"Di Paripurna kita lihat teman-teman PKS menyuarakan soal itu, tapi kita minta juga nanti kalau di Raker pengawasan itu memang didalami betul dan kemudian kita evaluasi apakah jawaban Pak Kapolri atau pimpinan Polri yang lain itu sudah cukup memuaskan atau belum atau ada hal-hal lain yang nggak terjawab," kata Arsul, di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang nggak terjawab itu nanti kita sikapi dengan TGPF, dengan pansus atau dengan yang lain," ujarnya.
Dia menyatakan tak menafikan TGPF, namun harus mendorong polisi melakukan pengungkapan dalang dan pelaku. Menurutnya polisi belum menjelaskan kenapa ada korban meninggal dengan peluru tajam.
"Menurut hemat saya kan seperti ini kita tidak menafikan TGPF, tetapi yang harus kita dorong polisi juga kan kemarin sudah melakukan pengungkapan tetapi kan dari sisi dalang dan pelaku. Polisi kan belum menyampaikan soal korban, kenapa kok ada yang meninggal dengan peluru tajam, apa hasil penyelidikan TIB nya dia itu kita ungkap dulu," tuturnya.
Selain itu, dia juga menyarankan Komnas HAM melakukan penyelidikan sendiri. Dia mengatakan penyelidikan itu dilakukan karena ada dugaan pelanggaran HAM.
"Padahal, Komnas HAM itu komisi negara yang secara resmi diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dalam kasus-kasus seperti ini. Karena ini menyangkut dugaan pelanggaran HAM, kenapa enggak kita dorong saja ya soal ini ke Komnas HAM untuk juga lebih aktif," jelasnya.
Tonton video Eksklusif! Iwan Buka-bukaan Diorder Kivlan Zen Bunuh Luhut & Wiranto:
(yld/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini