Posisinya di Bank Disoal Tim Prabowo, Ma'ruf: Dewan Pengawas Bukan Karyawan

Jakarta - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga dalam perbaikan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mempermasalahkan jabatan KH Ma'ruf Amin di dua Bank. Ma'ruf menegaskan posisinya sebagai dewan pengawas di 2 bank syariah bukan karyawan.

"Iya, DPS. Dewan pengawas syariah kan bukan karyawan," ungkap Ma'ruf Amin di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Adapun yang dipersoalkan tim hukum Prabowo-Sandi adalah posisi Ma'ruf di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Dalam situs resmi BNI Syariah dan situs resmi Mandiri Syariah, Ma'ruf tercatat masih menempati posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah di kedua lembaga tersebut.

Tim hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan syarat pendaftaran pasangan capres-cawapres. Ma'ruf tidak mencentang mundur sebagai pengurus BUMN.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf sudah merinci soal UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri bahwa ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Baca juga: Ungkit Status Ma'ruf Amin di Bank ke MK Dinilai Salah Alamat

Tak hanya itu, TKN Jokowi-Ma'ruf juga menilai Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Itu lantaran pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan untuk BNI Syariah, yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Dengan demikian, tidak ada penyertaan modal negara secara langsung.

"Bukan, dan itu bukan BUMN juga. Itu anak perusahaan," tegas Ma'ruf.

TKN Jokowi-Ma'ruf juga telah menegaskan posisi Ma'ruf Amin berbeda dengan direksi, komisaris, atau karyawan Bank Mandiri dan Bank BNI, yang mana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara. Tim hukum Prabowo-Sandiaga pun dianggap mengada-ada.

"Apalagi mestinya pihak Prabowo-Sandi menyadari bahwa seorang yang terdaftar dan bahkan sudah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU secara otomatis pasti sudah diverifikasi oleh KPU," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding.

Baca juga: Tim Hukum Prabowo Salahkan KPU soal Status Ma'ruf di Bank Syariah

Ia juga menilai tim hukum Prabowo-Sandiaga salah amat mempersoalkan syarat calon ke MK. Karding menegaskan syarat peserta calon di Pemilu merupakan ranah KPU.

"Soal syarat calon bukanlah domain kewenangan MK, syarat calon adalah domain KPU," sebut politikus PKB itu.

Seperti diketahui, tim hukum Prabowo-Sandi yang dikomandoi Bambang Widjojanto (BW) mengungkit status KH Ma'ruf Amin di dua bank syariah. Hal itu dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi Ma'ruf Amin.

Salah satu kuasa hukum Prabowo, Denny Indrayana, menyatakan pihaknya tetap mengungkit status Ma'ruf Amin setelah Pilpres berlangsung karena hal prinsip.

"Begini, saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan, ini persoalan yang prinsipil. Yang kami dapatkan, memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, mundur sebagai pengurus BUMN, karena itu kami sampaikan, kapannya kan itu tergantung pilihan kami juga, nanti dilihat lebih detailnya dalam permohonan, akan jelas kelihatan," ujar Denny Indrayana di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).



Simak juga video TKN Minta MK Tolak Perbaikan Gugatan Kubu Prabowo:

[Gambas:Video 20detik]

(elz/tor)