Hapus Operasi Yustisi, Anies Bicara Politik Apartheid Tak Normal

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan operasi yustisi tak akan lagi digelar seusai masa Lebaran nanti. Anies menyinggung operasi yustisi layaknya politik apartheid yang pernah terjadi di Afrika Selatan.

"Ingat masa apartheid dulu. Rasanya dianggap normal, orang dibedakan berdasarkan warna kulit. Ada masa itu dianggap normal. Ada masa dulu memilah orang berdasarkan KTP itu dianggap normal. Itu ndak normal," kata Anies di Puskesmas Kecamatan Kalideres, Jl Tanjung Pura II, Pegadungan, Kalideres, Jakarta, Senin (3/6/2019).

Anies mengatakan para pendatang baru hanya harus melapor ke RT/RW begitu tiba di Jakarta. Anies mengatakan operasi yustisi tidak dibutuhkan karena tiap WNI bebas untuk bergerak.

Baca juga: Anies: Tak Ada Operasi Yustisi, tapi RT/RW Wajib Data Warga Baru

"Jadi warga silakan lapor bila datang ke DKI. Seperti juga warga-warga yang lain. Jadi bedanya kita tidak lakukan operasi penangkapan-penangkapan. Karena memang tidak ada yang perlu ditangkap. Semuanya warga negara Indonesia yang berhak untuk bergerak ke mana saja selama mereka berada di wilayah Indonesia. Kan di Indonesia kalau bergerak nggak perlu paspor karena mereka WNI, bisa ke mana saja. Jadi rasanya aneh jika di terminal diperiksain karena bukan penduduk di sini," tuturnya.

Anies mengatakan, tahun lalu, jumlah pemudik ada 5.865.000. Kemudian arus baliknya ada 5.934.000 orang ke Jakarta, sehingga ada selisih 69.000 orang.

Baca juga: Anies Tak akan Gelar Operasi Yustisi terhadap Pendatang Baru di Jakarta

Anies mengatakan operasi yustisi dianggap tak adil karena, menurutnya, hanya menyasar masyarakat kecil. Operasi yustisi dihapus atas dasar prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan.

Dia mengatakan banyak orang yang datang ke kota karena mencari pekerjaan. Anies berharap di waktu depan seiring pembangunan infrastruktur yang dilakukan, daerah-daerah lain ikut berkembang.

Baca juga: Pemprov DKI Mulai Data Pendatang 14-25 Juni

"Itu dia, jadi operasi yustisi selama ini tidak adil karena yang hampir tersasar selalu yang di bawah. Padahal kita semua warga negara Indonesia tidak boleh dibedakan antara kaya dan miskin, tengah, atas, bawah. Justru sekarang kita menerapkannya sebagai prinsip keadilan, kesetaraan kesempatan," tuturnya.

"Sekarang kita lihat ada pembangunan-pembangunan di mana-mana, infrastruktur. Tujuannya supaya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ada di banyak tempat. Karena itu, kami percaya bahwa ke depan yang namanya pergerakan ke kota tetap terjadi, urbanisasi. Tapi belum tentu Jakartanisasi. Kalau dulu urbanisasinya ke Jakarta. Kalau sekarang urbanisasi ke berbagai wilayah di Indonesia," imbuhnya.



Simak Juga "Pantau Kp Rambutan, Anies: 15% Sopir Tidak Laik Mengemudi":

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/fdn)