PSI Minta Polisi Ungkap Otak Rusuh 22 Mei: Agar Tak Buruk bagi Demokrasi

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kepolisian mengungkap dalang kerusuhan 22 Mei. PSI menilai, jika dalang kerusuhan tidak dijerat, demokrasi Indonesia terancam.

"Kita dari PSI, kita akan mendorong keras aparat hukum untuk betul-betul membongkar untuk sekarang dan selamanya. Supaya nggak berlangsung buruk bagi demokrasi," ujar jubir PSI Dini Purwono dalam diskusi bertajuk 'Menguak Dalang Makar 22 Mei' di kantor DPP PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

Dini menyebut, jika tidak dijerat, dalang kerusuhan 22 Mei bisa ikut kontestasi pada Pemilu 2024. Dia mengaku khawatir hal itu akan terjadi.

"Bayangkan kalau orang-orang ini nggak diungkap, nanti mereka masih keliaran, dan bahkan mencalonkan lagi di Pemilu 2024. Bisa dibayangkan kalau orang-orang yang punya sikap itu membimbing di negara ini," katanya.

Baca juga: Imparsial Sebut Kerusuhan 22 Mei Sebagai Aksi Makar yang Gagal

Direktur Imparsial Al Araf, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, menilai kerusuhan 22 Mei adalah makar yang gagal. Kegagalan tersebut terjadi karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yakni krisis ekonomi.

Terkait pandangan Al Araf, Dini menghubungkannya dengan kubu Prabowo Subianto. Dini menyebut narasi kesulitan ekonomi yang dibangun kubu Prabowo tidak sesuai dengan fakta.

"Dari penjelasan Mas Araf bahwa salah satu elemen harus penuhi people power, itu harus ada krisis ekonomi. Pada 1998 ada krisis ekonomi dan (pemerintahan) represif. Nah, ini nggak ada selama ini," terang Dini.

"Kemudian selama masa kampanye, banyak hoax apa sih yang disampaikan 02? Kesulitan ekonomi, kan? Kita mau sebut BPS, World Bank, semuanya dipatahkan mereka, dia bilang kita sulit, korupsi stadium IV. Jadi betul-betul yang digaungkan mereka nggak sesuai data fakta," imbuhnya.

Baca juga: Analisis Hermawan Sulistyo soal Penembak Korban Kerusuhan 22 Mei

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto menyinggung soal capres Prabowo Subianto dan politikus senior PAN Amien Rais. Menurut Ponto, polisi harus membuktikan ada-tidaknya pernyataan kedua tokoh tersebut dengan kerusuhan 22 Mei.

"Kalau indikasi, kan jelas. Misalkan bahwa dari awal kan sudah ada seruan, 'Mari kita langgar aturan', dari Pak Prabowo ada, dari Amien Rais ada. Tapi apakah seruan ini ada hubungan langsung dengan yang di bawah ini? Harus dibuktikan. Indikasi ini harus dibuktikan dengan fakta hukumnya, tidak bisa hanya bermain-main dengan indikasi semata," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap 442 tersangka perusuh dan mengungkap tiga kelompok penunggang gelap pascakerusuhan pada 21-22 Mei. Desakan pengungkapan dalang kerusuhan 22 Mei juga datang dari Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), yang dipimpin Mahfud Md.

"Supaya aparat penegak hukum, TNI dan Polri dalam hal ini, tetap menindak tegas para perusuh dan mengayomi dengan baik para pengunjuk rasa yang biasa punya aspirasi politik, karena itu bisa dibedakan antara perusuh dan pengunjuk rasa," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/5). (zap/zak)