Imparsial Sebut Kerusuhan 22 Mei Sebagai Aksi Makar yang Gagal

Jakarta - Direktur Imparsial Al Araf menyebut kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei 2019 merupakan salah satu upaya aksi makar yang gagal. Kegagalan tersebut terjadi karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yakni krisis ekonomi.

Al Araf menyampaikan pernyataannya itu dalam diskusi 'Menguak Dalang Makar 22 Mei' di kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019). Moderator diskusi kemudian menanyakan kepada Al Araf apakah aksi kerusuhan 22 Mei lalu sebagai upaya makar yang gagal.

"Saya rasa, dalam aspek tertentu, saya katakan bahwa peristiwa kemarin suatu peristiwa yang gagal," ujar Al Araf.

Menurutnya, peristiwa itu gagal karena ada seseorang yang sengaja mendesain kerusuhan ini tak berhasil mempengaruhi massa. Sang dalang yang belum diketahui sosoknya, lanjut Araf, seakan-akan ingin menunggangi massa agar seperti rusuh pada 1998, namun gagal karena kurangnya satu syarat yang tidak dimiliki sama dengan peristiwa 1998, yakni krisis ekonomi.

"Ya, suatu upaya yang gagal karena membaca kondisi objektif tidak utuh, ada satu syarat yang nggak terpenuhi, yakni krisis ekonomi," tegasnya.

Dia menyebut massa 2019 ini dengan massa 1998 lalu beda. Massa saat ini sulit diprovokasi.

"Sebenarnya proses amuk itu menurut saya gagal karena lintasnya (krisis ekonomi), ekonomi Indonesia stabil, sehingga upaya memancing massa nggak dapat. Masyarakat juga nggak mau terpancing, beda sama 1998," imbuhnya.

Baca juga: Polisi Cari Pembuat Hoax Penangkapan Andri Bibir Rekayasa

Sementara itu, Ketua Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut peristiwa 22 Mei ini diduga ada yang mendesain. Dia menyebut ada fase masyarakat terpecah belah dalam kerusuhan ini. Dia juga menduga selama 17 April 2019 sampai 21 Mei, masyarakat sudah mulai dipecah dengan beberapa isu.

"Polarisasi politik setelah 8 bulan kampanye sampai 17 April itu ujaran kebencian penuh. Ini saya sebut fase polarisasi. Dalam kasus Indonesia, itu mendelegitimasi dalam momen 17 April ada beberapa pola, yaitu pertama tuduhan kecurangan (pemilu), kedua tuduhan terhadap quick count, tiga petugas KPPS dibunuh, keempat mobilisasi massa plus hate speech 17 April sampai 22 Mei," jelasnya.

Dalam diskusi ini, selain Al Araf dan Usman Hadi, hadir jubir PSI Dini Purwono, mantan Kepala Bais TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, dan pengamat politik Hermawan Sulistyo. (zap/nvl)