BW Merasa Dihambat ke MK, Polisi Jelaskan soal Rekayasa Lalu Lintas

Jakarta - Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan dirinya merasa dihambat menuju Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendaftarkan gugatan hasil Pilpres. Polisi pun angkat bicara dengan menjelaskan rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan saat itu.

"Rekayasa arus lantas (lalu lintas) yang dilakukan oleh Polri adalah salah satu pengamanan kegiatan masyarakat di jalan raya untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Muhammad Nasir, Sabtu (25/5/2019).

Baca juga: Daftarkan Gugatan Prabowo, BW Merasa Dihambat untuk Sampai ke MK

Nasir sendiri tak menanggapi lebih jauh terkait keluhan BW yang merasa dihambat menuju MK. Nasir hanya menjelaskan rekayasa lalu lintas sudah diatur oleh undang-undang dan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Hal tersebut (rekayasa) agar terjaminnya keamanan orang, barang, dan kendaraan. Oleh karenanya, dilakukan rekayasa arus lantas," ujar Nasir.

Dia juga mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan terkait adanya aksi 22 Mei. Menurutnya, aksi 22 Mei itu merupakan salah satu kegiatan masyarakat.

"Ya betul (terkait aksi 22 Mei). Itu namanya salah satu bentuk kegiatan masyarakat," ujar Nasir.

Baca juga: Akses ke Bawaslu-DPR hingga MK Ditutup, Ini Pengalihan Arus Lalinnya

Menurutnya, rekayasa lalu lintas sudah berlangsung selama sekitar 4 hari. Dia menyebut seharusnya masyarakat bisa mencari jalur alternatif karena rekayasa dilakukan untuk semua kendaraan.

"Rekayasa jalan sudah 4 hari. Jadi untuk mencari alternatif sesuai tujuan. Rekayasa tersebut untuk semua kendaraan," ujar Nasir.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait keamanan di Jakarta. Polda Metro dan Kodam Jaya sudah melakukan koordinasi mengenai penutupan ruas jalan menuju MK.

"Ya semua tentu dalam rangka keamanan dan kelancaran masyarakat secara luas. Tentu Polda Metro mempunyai pertimbangan sendiri untuk menilai sebuah dinamika keamanan di Jakarta," kata Dedi kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, hari ini.

Baca juga: Tentang Istilah Mahkamah Kalkulator yang Disinggung BW

"Itu perasaan beliau (Bambang), tetapi kondisi riil di lapangan seperti itu," imbuh dia.

Sebelumnya, Tim Hukum BPN tiba di MK dalam kurun kurang dari 80 menit menjelang penutupan tenggat pendaftaran. Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto (BW) merasa dihalangi dalam perjalanan menuju MK.

"Untuk sampai ke sini, luar biasa sekali effort-nya, harus dicegat ke mana-mana. Dan sayangnya, tidak ada pemberitahuan resmi," tutur Bambang Widjojanto di MK, Jalan Merdeka Barat, Jumat (24/5).

Baca juga: BW Singgung Rezim Korup saat di MK, Istana: Tak Perlu Tendensius

Namun BW tidak menyebutkan halangan apa yang membuat mereka terhambat dalam perjalanan menuju MK. Meski demikian, polisi pada Jumat (24/5) kemarin memang memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

Pengalihan arus lalu lintas di Depan MK:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan sebaliknya.

2. Arus dari Jalan MH Thamrin masih ditutup.

3. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Budi Kemuliaan atau berputar balik di Air Mancur.

4. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Utara diluruskan ke Jalan Abdul Muis.

(fai/haf)