Bambang Widjojanto Pimpin Serangan Terakhir Prabowo

Bambang Widjojanto jadi saksi ahli di MK (Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melancarkan 'serangan terakhir' di jalur konstitusional berupa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bambang Widjojanto (BW) memimpin 'serangan terakhir' itu.

BPN Prabowo mengumumkan tim hukum yang akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK dalam jumpa pers di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019). Gugatan itu sendiri akan diajukan malam ini.

"Saya sampaikan ketua tim hukum adalah Bapak Bambang Widjojanto. Beliau adalah mantan pimpinan KPK. Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di MK," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo.

Hashim menyebut BW merupakan sosok yang berpengalaman. BW juga akan dibantu personel lain yang cakap di bidang hukum.

"Beliau dibantu tim yang berpengalaman. Nanti (tim) kita beri tahu di MK. Timnya berpengalaman dan cakap dalam bidang hukum," ujar Hashim yang menjadi penanggung jawab tim kuasa hukum tersebut.

Jumpa pers BPN Prabowo-Sandi soal gugatan ke MK (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Hashim sendiri menjadi penanggung jawab dari tim hukum ini. Hal itu disampaikan oleh Sandiaga Uno.

"Prabowo-Sandi sudah menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggung jawab," kata Sandiaga pada kesempatan yang sama.

Saat ini BW masih menjabat anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI. Tapi keberadaan BW di dua posisi di saat yang bersamaan itu tak dipersoalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Itu hak warga negara," kata Anies saat meninjau kawasan Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019). Partai Gerindra DKI yakin BW dapat bekerja profesional meskipun BW juga merupakan anggota TGUPP DKI.

"Sah saja itu profesionalisme sebagai lawyer, sebagai ahli hukum TGUPP kan nggak ada hubungannya dengan MK," kata Ketua DPD Gerindra M Taufik, kepada wartawan, Jumat (24/5/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua DPD DKI Partai Gerindra Syarif menilai BW akan bekerja profesional di kedua pihak. Selain itu, ia menilai tidak ada aturan yang dilanggar karena BW bukan ASN.

"Kalau membagi waktu, kembalikan kepada yang bersangkutan, tapi sepanjang yang saya tahu, beliau orang-orang yang hebat, orang-orang yang disiplin. Akan kerja profesional," kata Syarif.