2 Anggota TGUPP Jadi Tim Hukum Prabowo, Anies: Itu Hak Warga Negara

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mempersoalkan dua anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang masuk tim hukum Prabowo-Sandiaga untuk pengajuan gugatan hasil Pilpres 2019. Anies menilai hal tersebut sebagai hak warga negara.

"Itu hak warga negara," kata Anies saat meninjau kawasan Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: Tim Kuasa Hukum Prabowo Akan Dikomando Adiknya, Hashim Djojohadikusumo

Kedua orang tersebut adalah Bambang Widjojanto (BW) dan Rikrik Rizkiyana. BW merupakan ketua TGUPP bidang pencegahan korupsi, sedangkan Rikrik memimpin tim gubernur bidang harmonisasi regulasi.

Pemprov DKI Jakarta juga tak jadi masalah BW dan Rikrik masuk tim hukum Prabowo. Menurut Pemprov, BW dan Rikrik bukan ASN.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Masalah BW dan Rikrik Masuk Tim Hukum Prabowo

"TGUPP kategorinya ya tim kerja gubernur. Masuk profesional, tidak terikat di aturan UU ASN. Profesional yang diambil gubernur. Tidak ada terikat dengan birokrasi. Lalu saya penasihat boleh dong manggil orang lain," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, kepada wartawan, Kamis (23/5).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, juga mengatakan adanya 2 anggota TGUPP menjadi tim hukum Prabowo tak jadi masalah karena keduanya bukan ASN. Gembong meminta kedua anggota TGUPP berhati-hati memilih pekerjaan karena dibiayai APBD.

"Dalam konteks profesionalitas. Dalam memilah-milih pekerjaan diminta untuk berhati-hati. Pak Bambang juga memanfaatkan APBD gitu loh. Jadi tetap harus memilah-milah," ujar Gembong. (yld/haf)