Polri akan Kedepankan Negosiasi Saat Amankan Aksi 22 Mei

Jakarta - Polri akan mengedepankan negosiasi dalam pengamanan Aksi 22 Mei. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan pihaknya mengutamakan pendekatan lunak (soft approach) terhadap massa aksi.

"Nanti akan kedepankan negosiasi dan lain-lain. Pendekatan soft approach lebih diutamakan," kata Dedi kepada wartawan, Selasa (21/5/2019).

Namun Dedi menyebut polisi akan menindak tegas jika massa melakukan keributan. Hal ini demi menjaga ketertiban umum.

"Bila sudah mengganggu ketertiban umum dan hak-hak orang lain, maka Polri akan melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku," ucapnya.

Ia menjelaskan pihaknya telah menyiapkan pasukan gabungan Polri dan TNI untuk mengamankan Jakarta selama aksi 22 Mei. Dedi menyebut ada 40 ribu personel Polri/TNI yang diterjunkan ke lapangan.

"Sudah 40 ribu (personel) gabungan TNI-Polri," ujar Dedi.

Aksi 22 Mei dimulai sejak Selasa (21/5) sore di depan kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Massa bertahan hingga dini hari, Rabu (22/5), sehingga polisi mesti memukul mundur mereka.

Sementara itu, sebelumnya, dalam rangka pengamanan momen pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019, Asisten Kapolri bidang Operasi (As Ops) Irjen Martuani Sormin mengeluarkan surat telegram yang intinya menyampaikan pemberlakuan status keamanan siaga 1 menyikapi momen 22 Mei 2019.

Baca juga: Polda Jatim Klaim Hadang 1.700 Massa Peserta Aksi 22 Mei di Jakarta

Surat telegram bernomor STR/281/V/OPS.1.1.1./2019 ini diterbitkan pada Senin, 20 Mei 2019, dan diteken Martuani. Dalam surat tersebut, tertulis status siaga 1 berlaku mulai hari ini hingga 25 Mei mendatang.

Tiap-tiap kepala satuan kerja atau kepala satuan wilayah diminta selalu melaporkan perkembangan situasi yang terjadi di wilayah dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif. (aik/tsa)