Ormas FBR-Pemuda Pancasila di Bekasi Sepakat Tolak People Power

Bekasi - Sejumlah tokoh masyarakat di Bekasi sepakat menolak wacana people power. Deklarasi tersebut bertujuan mendukung situasi damai pasca-Pemilu 2019.

"Menolak kegiatan people power pada tanggal 22 Mei 2019 karena dapat memecah belah bangsa," ujar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi Abdul Manan saat membacakan deklarasi, Senin (20/5/2019).

Deklarasi dilakukan di Alun-alun Kota Bekasi, Jalan Pramuka, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (20/5) pagi. Sejumlah tokoh dari organisasi kemasyarakatan menghadiri acara tersebut, di antaranya Pemuda Pancasila Kota Bekasi, Dewan Dakwah Kota Bekasi, dan FBR Kota Bekasi.

Peserta deklarasi juga menolak segala tindakan inkonstitusional yang dapat mengancam kesatuan NKRI. Abdul juga mendorong agar semua permasalahan dan perselisihan terkait Pemilu 2019 diselesaikan lewat jalur hukum dan jalur konstitusional.

"Mendukung aparat keamanan Polri menindak tegas terhadap yang membahayakan NKRI," ujar Abdul.

Deklarasi tersebut juga dihadiri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Ketika ditanya soal aksi 22 Mei, Rahmat menyinggung soal kondusivitas dan keamanan Kota Bekasi.

"Jumat kemarin, ulama sudah sepakat (tolak people power), pagi ini ormas-ormas (tolak people power), artinya mempertegas saja, bahwa masyarakat Kota Bekasi, walau kita tahu ada (yang setuju people power) ya, tapi kan itu hak berekspresi, hak berpendapat, silakan. Tapi bagi esensi yang lebih besar menjaga kondusivitas, menjaga kerukunan keberagaman, wajib hukumnya kita jaga bersama kota ini, aman, damai, dan tenteram," ujar Rahmat.

Baca juga: Kapolda Kaltim Minta Warga Tak Terprovokasi Aksi 22 Mei

Pria yang akrab disapa Pepen itu tidak melarang bila ada warga Bekasi yang hendak mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta.

"Kalau berekspresi kan boleh-boleh saja. Tapi ada koridor hidup berbangsa dan bernegara yang harus dijaga di samping hak berekspresi dan hak tertib. Ada hak, aturan, ayo sama-sama kita jaga. Supaya di sini aman, tenteram, kota yang heterogen dan multi-etnik ini untuk dijaga bersama," ujar Rahmat.

Berikut isi deklarasi damai dan menolak people power yang disampaikan oleh para tokoh.


Kami warga masyarakat Kota Bekasi:

1. Menolak dengan tegas tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh siapapun juga.

2. Bertekad bersama mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Bekasi.

3. Bertekad menjaga kesatuan dan persatuan.

4. Menolak kegiatan people power pada tanggal 22 Mei 2019 karena dapat memecah belah bangsa.

5. Mendorong semua permasalahan dan perselisihan pemilu diselesaikan secara hukum dan konstitusional.

6. Mendukung aparat keamanan Polri menindak tegas terhadap yang membahayakan NKRI.

Baca juga: Tokoh Agama Pasaman Serukan Hormati KPU dan Tolak People Power

(mea/mea)