PDIP Bahas Posisi Ketua MPR Setelah Keluar Keputusan KPU

Jakarta - Posisi Ketua MPR periode 2019-2024 sedang diperebutkan PKB dan Golkar. PDIP, yang menang berdasarkan penghitungan sementara, menyebut posisi itu belum dibahas.

"Kami belum membahas, tapi kan tentu saja dalam demokrasi itu kan apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu itu kan harus senapas dengan apa yang terjadi di DPR, termasuk di MPR. Maka khusus DPR kan sudah diatur Undang-Undang MD3, di mana pemenang pemilu akan dipilih sebagai Ketua DPR. Tapi Ketua MPR itu nanti akan dibahas secara bersama," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat (20/5/2019).

Baca juga: Incar Kursi Ketua MPR, Cak Imin: Khilafah Begitu Tinggi

Golkar sebelumnya merasa pantas mendapatkan posisi itu karena mereka menempati urutan kedua dalam penghitungan sementara. Meski begitu, PDIP menyebut posisi partai belum bisa dipastikan sebelum hasil resmi KPU diumumkan.

"Ya kan sampai sekarang kita belum tahu siapa yang posisi nomor 2 dari jumlah kursi. Kan nanti terlihat setelah ada putusan resmi KPU, baru kami akan melakukan pembahasan itu," ujarnya.

Baca juga: Soal Ketua MPR, Misbakhun Ajak PKB Gabung ke Paket Pimpinan Versi Golkar

Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya ingin menjabat Ketua MPR. Menanggapi hal tersebut, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan mestinya anggota partainya yang menjadi Ketua MPR.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat buka bersama di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (19/5). Airlangga awalnya menyinggung pemenang pemilu PDIP yang akan otomatis mendapat jatah Ketua DPR.

"Dalam UU MD3 bahwa pemenang pemilu akan menjadi Ketua DPR, dalam hal ini PDIP. Dan wakilnya secara berurutan," kata Airlangga.

Baca juga: Golkar Siap Berebut Kursi Ketua MPR dengan Cak Imin

Airlangga mengatakan, sebagai pemenang kedua pileg, wajar andai Partai Golkar mendapatkan kursi Ketua MPR. Namun dia meminta izin kepada Cak Imin agar kursi Ketua MPR bisa diberikan ke Golkar.

"Sehingga tentunya amat wajar ini seizin Pak Muhaimin Iskandar. Apabila nanti pemilihan Ketua MPR yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja. Wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," jelas Airlangga. (abw/jbr)