Bupati Bantul: Warga yang Protes Kadus Perempuan Tak Tahu Hukum

Bantul - Penolakan segelintir warga Dusun Pandeyan atas kepemimpinan Yuli Lestari sebagai Kepala Dusun (Kadus) mendapat tanggapan dari Bupati Bantul, Suharsono. Suharso menilai warga yang menolak belum melek hukum.

"Jadi yang protes dan lain sebagainya itu nggak tahu tentang hukum, kemungkinan seperti itu," ujar Suharsono saat ditemui wartawan di komplek Paramsaya Kabupaten Bantul, Senin (20/5/2019).

Hal itu karena penolakan yang dilakukan warga tidak memiliki dasar hukum. Terlebih, Yuli tidak melakukan pelanggaran selama menjalani proses seleksi menjadi Kepala Dusun Pandeyan.

"Karena semua yang dilakukan (Yuli) sudah sesuai dengan prosedur dan aturan. Lalu tidak ada larangan untuk calon perangkat Desa dan lain sebagainya perempuan itu tidak ada," katanya.

Baca juga: Ini Dia Isi Surat Penolakan Warga Terhadap Kadus Perempuan di Bantul

"Jadi kita tidak bisa dan tidak ada alasan untuk membatalkan pelantikan. Karena sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak ada yang dilanggar," imbuhnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis menambahkan, bahwa ia mempersilakan jika ada warga melakukan penolakan. Selama penolakan itu memliki dasar hukum yang jelas dan terdapat pelanggaran saat berlangsungnya proses seleksi Kadus Pandeyan.

Baca juga: Penolakan Kadus Perempuan di Bantul, Lurah: Tak Berdasar

"Jadi itu (dasar pembuatan surat keberatan warga) tidak bisa jadi alasan penolakan. Dan kalau mau menolak ya silakan menggugat lewat PTUN, itu pun dengan syarat harus punya bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran saat proses seleksi (Kadus)," ujarnya. (sip/sip)