Wagub Emil: Kebebasan Berekspresi Diwadahi Selama Tidak Langgar Konstitusi

Surabaya - Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak mengimbau masyarakat Jatim tidak bertolak ke Jakarta dan bergabung dalam aksi 22 Mei. Bagi Emil, Pemilu telah usai dan sudah saatnya bagi masyarakat untuk bersatu memajukan bangsa.

Imbauan Emil ini mengomentari rencana keberangkatan 10 ribu warga Jatim yang disampaikan cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Hasbullah, KH Solachul Aam Wahib Wahab atau Gus Aam, Jumat (17/5) kemarin.

Mengenai keberangkatan warga ke Jakarta, Gus Aam mengaku tak memberi instruksi apapun kepada masyarakat. Ia hanya mengajak warga untuk sama-sama mengawal Suara Capres Prabowo Subianto.

"Kebebasan berekspresi harus dihormati, dan pak Kapolda, Pangdam dan Bu Gubernur sudah sediakan ruang di Surabaya jika ingin mengekspresikan pandangan," jelas Emil usai membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur dan Seminar Nasional Media Siber bertema 'Good Journalism Vs Hoax di Era Post-truth' di Surabaya, Rabu (18/5/2019).

Emil Dardak juga sedikit memberikan bocoran soal pertemuan 8 kepala daerah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Yenny Wahid di Bogor. Salah satunya membahas terkait rencana people power yang sempat digaungkan politisi Amien Rais.

"Kita akui bahwa hal (people power) tersebut memang kita bahas karena itu kan isu yang berkembang di masyarakat," kata Emil.

Emil menyampaikan, dalam pertemuan tersebut baik seluruh kepala daerah, AHY dan Yenny Wahid optimis jika people power tak akan terjadi. Emil percaya masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kebersamaan.

Baca juga: Emil Dardak Bicara Soal Kehadiran AHY pada Silaturahmi Tokoh di Bogor

"Tapi kami simpulkan bahwa kita optimis terhadap masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi kebersamaan," lanjut Emil.

Tak hanya itu, Emil juga mengatakan pihaknya percaya masyarakat akan melakukan tindakan yang sejalan dengan konstitusional.

Baca juga: Wagub Emil Bocorkan Hasil Pertemuan 8 Kepala Daerah dan AHY di Bogor

"Artinya bahwa tidak kemudian hal-hal tersebut diniatkan melakukan tindakan yang sifatnya mengabaikan mekanisme hukum yang sudah ada tatanannya di bangsa kita ini. Jadi semua itu masih akan konstitusional," imbuhnya. (sun/bdh)