Poyuono Ajak Pro-Prabowo Tak Akui Pemerintahan, TKN: Ngaco, Langgar Hukum

Jakarta - Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak pendukung Prabowo Subianto tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut pernyataan Poyuono amat kacau.

"Poyuono semakin ngaco. Membayar pajak itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan Jokowi, tetapi untuk kepentingan rakyat," kata jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: Poyuono: Pemilih Prabowo Tak Perlu Akui Pemerintahan, Tolak Bayar Pajak

Ace mengatakan pernyataan Poyuono sudah melanggar hukum. Dia heran Poyuono menyerukan ajakan menolak membayar pajak.

"Apa yang disampaikan Poyuono itu dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum karena menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Ini berbahaya. Katanya Pak Prabowo selalu menyerukan agar penerimaan negara terus ditingkatkan, eh malah anak buahnya menyuruh untuk tidak bayar pajak. Masa gara-gara kalah pilpres kita mau mengorbankan rakyat?" sebut Ace.

Soal Poyuono yang mengajak pro-Prabowo tak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019, Ace memandang pernyataan itu melanggar prinsip demokrasi. Dia amat menyayangkannya.

"Ajakan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil pemilu merupakan sikap yang menyalahi prinsip utama demokrasi, yaitu siap menang dan siap juga kalah. Memang seperti Poyouno ini tidak siap untuk kalah," kata Ace.

Baca juga: Puji PD, TKN Jokowi: Yang Tolak Pemilu Anggota DPR-nya Tak Usah Dilantik

Sebelumnya, Arief Poyuono kembali membuat manuver sensasional. Dia menyeru masyarakat yang tak terima pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak.

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan.


(gbr/fjp)