Jokowi Dinilai Harus 'Kompromi' soal Kabinet Zaken

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didorong membentuk kabinet zaken yang didominasi oleh kalangan profesional jika terpilih sebagai presiden untuk periode kedua. Apakah mungkin kabinet zaken itu bisa terbentuk di tengah kondisi koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin yang gemuk oleh parpol tersebut?

Pengamat senior CSIS J Kristiadi menilai kabinet zaken itu bisa saja terjadi. Namun ada kombinasinya.

"Mungkin bisa. Politik itu tidak ada yang mutlak-mutlakan," kata Kristiadi kepada detikcom, Sabtu (11/5/2019).

Kristiadi menilai kombinasi yang tepat untuk kabinet zaken tersebut yakni adanya dukungan politik dan kompetensi profesional. Kombinasi inilah yang ideal menurutnya dalam kabinet nanti.

Baca juga: Didorong Susun Kabinet Zaken, Ini Komposisi Kabinet Kerja Jokowi Saat Ini

"Karena kompetensi kalau tidak diikuti dukungan politik malah nanti ruwet, tidak jalan mata rantai komandonya. Bisa dibayangkan Pak Jokowi usulkan kabinet tapi partai tidak senang, jadi bikin repot lagi," katanya.

Kristiadi menjelaskan soal kompromi yang dia maksud. Partai politik pengusung bisa tetap mengusulkan calon untuk menteri, namun harus ada syarat dari unsur profesionalitas.

"Komprominya begini, tetap partai mencalonkan calon menteri, tapi harus ada syarat dari unsur profesional. Misalnya, usul menteri kemampuannya apa? Tapi apapun yang dicalonkan oleh parpol harus memenuni persyaratan profesional dan kompetensi moral," katanya.

Baca juga: PDIP soal Usulan Kabinet Zaken: Tak Perlu Demarkasi di Proses Rekrutmen

Peneliti senior CSIS ini menjelaskan makna kompetensi moral yang dia maksud. Yakni bagaimana menentukan keputusan politik namun tidak terikat secara nilai mutlak.

"Kompetensi moral itu adalah kompetensi yang tidak hanya memberikan penilaian baik dan buruk tetapi ada juga yang buruk dan kurang buruk, dan ada yang buruk dan lebih buruk. Dan kalau itu bisa dilakukan lebih bagus," katanya.

Kristiadi menekankan pentingnya kombinasi tersebut. Sehingga tetap ada peran politik namun dikontrol dengan syarat-syarat profesionalitas yang ditentukan oleh Jokowi.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Buat Kabinet Zaken, PPP: Parpol Juga Banyak Orang Kompeten

"Jadi kompetensi moral ini penting sekali memberikan adjustment tadi itu. Jadi tetap ada peran partai politik tetapi lebih ditentukan oleh syarat-syaratnya dari Presiden. Jadi harus ada kriteria, masuk nggak kriteria? Kalau masuk oke," katanya.

Baca juga: Mengenal Zaken, Kabinet Ahli yang Cuma Berumur Singkat di Era Soekarno

Kristiadi menambahkan, persoalan pembentukan kabinet itu nantinya bukan pada berani atau tidaknya Jokowi menentukan sendiri, tetapi harus ada kombinasi yang pas dari dukungan partai politik pengusung.

"Ya seperti yang saya katakan, yang ideal itu ya kombinasi Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kombinasi dengan dukungan politik. Jadi bukan urusan berani atau tidak, tetapi hitungannya seperti itu. Jadi tidak mungkin juga Pak Jokowi maunya sendiri, itu tidak masuk akal, tidak mungkin itu," katanya. (jor/fdn)