Kepala BKKBN Pusat Dipercayakan kepada Bupati Kulon Progo?

Yogyakarta - Viral pesan melalui Whatsapp, foto Keputusan Presiden (Keppres) berisi pengangkatan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hasto mengaku sudah mendapat kabar namun belum menerima surat resminya.

Surat bernomor 33/TPA Tahun 2019 tersebut tertanda Presiden Joko Widodo. Saat dimintai konfirmasinya, Hasto Wardoyo membenarkan viralnya surat tersebut. Namun dia mengaku belum menerima surat secara fisik dan resmi.

"Saya yang jelas belum menerima surat secara fisik, saya hanya baru dapat WA dari salah satu Dirjen di Kementerian Kesehatan. Saya belum terima surat pemberitahuan secara resmi, jadi saya belum bisa bicara banyak sebetulnya," kata Hasto saat dihubungi wartawan, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Program KB Alami Stagnan, BKKBN Fokus Tingkatkan Kualitas SDM

Hasto mengaku tidak kaget dengan beredarnya surat Keppres itu. Karena sekitar enam bulan lalu, dia telah diajak berkomunikasi oleh pejabat Kemenkes.

"Pernah tapi lama sekali, mungkin enam bulan lalu, karena ada purna Kepala BKKBN. Pernah ada orang-orang di pusat yang memberi wacana," ujarnya.

"Obrolan informal, teman-teman petinggi di Kemenkes, karena saya Obgin (Spesialis Obstetri-Ginekologi), ada teman senior Obgin di pusat. Tapi terakhir ini tidak ada yang komunikasi," lanjutnya.

Menurut Hasto, munculnya wacana pengangkatan dirinya itu karena dari dari sisi teknokrasi dianggap ada hubungannya dengan gelar dokter spesialis obstetri-ginekologi konsultan atau SpOG(K) yang dia sandang.

"Ada korelasi ke situ, tapi secara manajerial, beda antara memimpin departemen dengan pemerintah daerah. Ini barang berbeda, harus banyak belajar," ujarnya.

Baca juga: Canda JK: Sekarang Istri Idaman Tak Perlu Pandai Masak, Cukup Telepon

Namun Hasto kembali menegaskan bahwa dia memilih menunggu surat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat sebelum berkomentar lebih jauh. Apalagi dengan jabatannya saat ini sebagai Bupati Kulon Progo, dia tidak boleh rangkap jabatan.

"Tidak bisalah (rangkap jabatan), belum milih (bupati atau kepala BKKBN) lhawong belum ada surat resminya. Karena ini baru pemberitahuan lewat WA, lebih baik saya menunggu," ujarnya.

"Setelah ada pemberitahuan formal, nanti konsultasi dengan Kemendagri, Kemenkes, Gubernur, juga ke partai. Kalau saya harus konsultasi dengan banyak pihak untuk mengambil keputusan, ini bukan keputusan yang mudah," pungkas kader PDIP itu. (mbr/mbr)