"Total 532 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal terdiri 440 KPPS, 92 Panwas, ribuan yang sakit. Ini merupakan pemilu yang paling mematikan dalam sejarah demokrasi kita. Ini bukan lagi persoalan intern KPU, tapi sudah menjadi perkabungan nasional," ujar Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).
Menurut Priyo, pemerintah seharusnya serius menangani fenomena banyaknya petugas yang meninggal dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu, Jokowi diminta untuk tidak memprioritaskan wacana pemindahan ibu kota yang dianggap belum terlalu penting untuk saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah mestinya serius, jangan berpangku tangan seperti ini, seolah tidak terjadi apa-apa. Kepada bapak Presiden Jokowi dan para elite politik di parlemen saya anjurkan untuk hentikan dulu wacana pemindahan ibu kota atau hal-hal semacamnya yg tidak terlalu urgen dibahas hari-hari ini," ucap Priyo.
"Ada situasi mendesak yang mestinya serius dan segera ditangani oleh negara. Saya usulkan perlunya dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen yang melibatkan ahli-ahli yang kredibel dan Komnas HAM. Itu untuk menjawab keragu-raguan publik akan adanya spekulasi yang meluas atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi," lanjut Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.
Mengusut soal kematian petugas selama pemilu dianggap Priyo menjadi hal yang urgen. Ini dinilainya menyangkut hak asasi manusia (HAM).
"Ini mengenai ratusan nyawa yang harus dijaga dan dihormati hak-hak asasi (HAM) nya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun," tegas Priyo.
Buka Puasa Bareng MPR-DPR, Jokowi Singgung Pemindahan Ibu Kota:
(elz/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini