JK soal Saran Real Count KPU: Intinya Bukan Setop tapi Perbaiki yang Keliru

Jakarta - Ketua Penanggung Jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, mengungkapkan, Habib Rizieq menyarankan supaya BPN Prabowo-Sandiaga segera mendesak KPU untuk menghentikan real count. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai real count tidak perlu dihentikan.

"Saya kira intinya bukan nyetop, tapi perbaiki yang keliru supaya tidak menimbulkan dugaan-dugaan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: KPU: Dari 244 Laporan Salah Entri C1, 218 Sudah Diperbaiki

Tidak perlu dihapus, Pak? "Tidak perlu, dulu juga pernah jalan, tapi yang sah kan tanggal 22 (22 Mei 2019), bukan ini. Semuanya hampir sama, itu kan hitungan cepat saja," jawab JK.

JK menilai sistem Situng KPU bukan merupakan aspek yuridis. Dia meminta pihak-pihak terkait membenahi sistem perhitungan agar tidak menimbulkan kecurigaan.

"Situng KPU kan bukan aspek yuridis formal untuk pemilu. Tetap saja perhitungan bertingkat itu direkapnya itu yang sah. Semua itu indikator saja. Kalau ada salah, ya, diperbaiki, tapi tidak menentukan orang terpilih atau tidak terpilih dari Situng itu. Itu hanya polanya dari TPS kan," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Penanggung Jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, mengungkapkan bahwa Habib Rizieq menyarankan supaya BPN Prabowo-Sandiaga segera mendesak KPU untuk menghentikan real count. Habib Rizieq menilai real count bisa berbahaya dan membentuk opini salah di masyarakat.

"Jadi habib menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat. Itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf Martak di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5).



Tonton juga video Update Rekap Daerah Salah Entri C1:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/aan)