BPN Prabowo Pertanyakan Tim Pemantau Ucapan Tokoh Bentukan Pemerintah

Jakarta - Pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pasca-pemilu dan tim ini juga akan mengkaji semua ucapan, pemikiran dan tindakan tokoh yang melanggar hukum. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik dan mempertanyakan rencana tersebut.

"Betul, kita negara hukum. Kalau ada yang melanggar, bisa diproses sesuai jalur yang ada. Tidak perlu lagi ada tim-tim baru yang dibentuk. Ada kesan pemborosan," kata juru debat BPN, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Nasional Kaji Ucapan Tokoh yang Langgar Hukum

Saleh lantas menyoroti timing rencana pembentukan tim hukum tersebut. Saleh menduga ada suatu tujuan tertentu terkait pembentukan tim nasional yang akan mengkaji ucapan tokoh yang diduga melanggar hukum.

"Lagian, mengapa tim itu dibentuknya setelah pemilu? Jangan sampai orang menduga bahwa tim itu dibentuk untuk melegitimasi sesuatu. Padahal, tanpa tim itu pun, kalau sudah sesuai aturan yang ada, sesuatu yang benar pasti otomatis dinyatakan legal," sebut Saleh.

Lebih jauh, Wasekjen PAN itu menyebut rencana yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto itu kemungkinan bertentangan dengan prinsip Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal lembaga dan institusi. Dia juga mempertanyakan perihal anggaran.

"Presiden Jokowi pun menginginkan adanya penyederhanaan lembaga dan institusi. Kenapa sekarang malah buat tim-tim baru? Anggarannya dari mana?" kata Saleh Daulay.

Baca juga: Wiranto: Jangan Terhasut Isu Kecurangan TSMB di Pemilu!

Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri dari beberapa pakar. Saat ini, dia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut. Wiranto menegaskan Indonesia adalah negara yang sah. Dia tidak akan membiarkan negara ini terpecah akibat pemikiran yang memprovokasi massa.

"Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto usai memimpin Rakortas tentang 'Permasalahan Hukum Pascapemilu' di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/5). (gbr/fjp)