Reshuffle Kabinet Tak Boleh Meleset

Ilustrasi/Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Istana memberi sinyal peluang perombakan (reshuffle) kabinet. Presiden Jokowi disarankan agar menimbang rekam jejak bila reshuffle kabinet dilakukan.

"KPK selalu berharap kiranya presiden memilih orang-orang terbaik dengan rekam jejak yang jelas dan memiliki integritas yang paripurna," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan soal potensi masalah yang harus dihindari agar tak menjadi beban negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penegakan hukum yang didasarkan pada bukti-bukti awal yang cukup itu supreme, sehingga seperti apa sebaiknya yang harus dilakukan bagi semua kita yang memang punya potensi masalah, agar tidak menjadi beban negara. Jelas jadi beban negara bukan pemerintah dan masyarakat saja karena indeks persepsi korupsi pusatnya pada beban berat itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kamis (2/5) malam.

Potensi masalah menurut Saut bukan terkait kedudukan orang per orang. Namun Saut mengingatkan hal itu karena berkaitan dengan penegakan keadilan dan proses manajemen pemerintahan yang baik.

"Saya tidak dalam posisi pada kedudukan orang per orang. KPK lebih kepada keadilannya yang harus ditegakkan dan pada proses manajemen pemerintahan yang baik seperti apa. Walau dari sisi pencegahan KPK juga memiliki beban kerja kewajiban untuk mencegah kerusakan lebih lanjut," ujarnya.

Saut juga meminta tak ada toleransi bagi potensi korupsi. Toleransi bagi pelaku korupsi ditegaskan Saut menjadi masalah utama di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya mengutip pernyataan Jokowi soal perombakan kabinet bisa dilakukan tergantung kondisi. Dia kemudian menyinggung soal proses hukum yang saat ini sedang berlangsung.

"Perombakan kabinet ya presiden sudah mengatakan bisa iya bisa tidak, kita lihat kepentingannya. Intinya, kita semuanya berharap jangan sampai terjadi karena waktu kerja kita kan beberapa bulan. Tetapi sekali lagi kalau sudah persoalan hukum, presiden selalu tidak mau intervensi tentang itu. Tergantung dari berprosesnya, apa yang terjadi sekarang ini," ujar Moeldoko, Kamis (2/5).

Moeldoko kemudian menyebut reshuffle menteri yang berpotensi punya masalah hukum akan dilakukan dengan merujuk kasus eks Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Namun Moeldoko menyatakan reshuffle tidak menunggu status tersangka.

"Status itu yang nanti akan menentukan," ujar Moeldoko saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/5).

Namun Moeldoko kemudian menegaskan reshuffle belum menjadi agenda presiden. Jokowi menurutnya sedang fokus menyelesaikan masa kerjanya.