Pembebasan Lahan di Bantaran Ciliwung Terkendala Banyak Tanah Sengketa

Jakarta - Wali Kota Jakarta Selatan Marullah memastikan pembangunan turap di bantaran Kali Ciliwung terus berjalan. Saat ini pemerintah mulai membebaskan lahan warga yang berada di bantaran kali.

"Jadi prosesnya pertama pembebasan. Di Pejaten Timur saat ini sedang proses, ada beberapa bidang yang akan dibebaskan tahun ini. Setelah dibebaskan baru kita akan bicara soal penurapan," kata Marullah di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Pastikan Naturalisasi Terus Berjalan, Anies Targetkan Selesai Akhir 2019

Marullah menjelaskan proses pembebasan lahan ini akan melibatkan Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Komunikasi terus dilakukan oleh pihak Pemkot Jaksel agar tak ada warga yang merasa dirugikan oleh pembangunan turap itu.

"Memang Kali Ciliwung itu kerja dari BBWSCC Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane. Jadi kerja itu kita akan komunikasi kan bersama-sama setelah dilakukan pembebasan. Bisakah pemerintah daerah atau pemerintah provinsi melakukan pembebasan lahan yang ngerjain biasanya BBWSCC. Tapi terus kita akan diskusi kita akan komunikasikan. Melakukan soal siapa saja yang mengerjakan yang penting kita melindungi warga," ujar dia.

Baca juga: Kerap Kena Banjir, Warga Cawang Harap Normalisasi Ciliwung Dilanjutkan

Selain di Pejaten Timur, proses pembangunan turap juga akan dilakukan di sejumlah daerah lain. Menurut Marullah, pembangunan turap ini kebanyakan baru masuk pada tahap pembebasan lahan.

"Tanjung Barat, Lenteng Agung juga sama, sedikit ada di Rawajati, sedikit ada di Pengadegan, kita meninjau juga, kita minta kemarin supaya mereka di bebaskan. Jadi mulai dari ujung sebenarnya Srengseng Sawah tapi Srengseng Sawah relatif agak tinggi, kemudian Lenteng Agung, abis Lenteng Agung Tanjung Barat, abis Tanjung Barat Pejaten Timur, masuk ke Rawajati, masuk ke Pengadegan masuk Cikoko terus masuk ke Kebon Baru," ujar Marullah.

Dalam proses pembebasan lahan ini, Marullah menyebut sejumlah warga sudah menerima uang pembayaran terkait pembebasan lahan. Ada pula yang masih dalam tahap pelengkapan administrasi.

"Ada yang sudah tahap bayar, ada yang masih dalam kelengkapan administrasi, ada yang masih dalam tahap pembuatan peta bidang ada yang masih tahap inventarisasi ini punya siapa luasnya berapa, masih ada banyak jenjangnya. Saya mendapat data dari temen-temen masih dalam seperti itu. Ada yang sudah tahap konsinyasi. Sudah ada duit nya, mau dibayar ternyata sengketa. Di konsinyasi. Jadi kasus kasusnya banyak sekali dan dinamis sekali," tuturnya.

Baca juga: Remaja Kampung Pulo Berenang di Derasnya Sungai Ciliwung

Marulah mengatakan pihaknya juga menggandeng sejumlah pihak dalam proses pembangunan turap.

"Banyak yang dilibatkan dari expert perguruan tinggi tentu ada, lembaga-lembaga kompeten termasuk kita melibatkan bank dunia juga kita ajak bicara," imbuhnya.


Simak Juga "Dear Anies, BNPB Dorong Normalisasi Ciliwung Dilanjutkan":

[Gambas:Video 20detik]

(knv/idh)