Pengawas Internal KPK Diberi 10 Hari untuk Periksa Deputi Penindakan

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan adanya proses pemeriksaan internal terhadap Deputi Penindakan Irjen Firli. Pemeriksaan itu sebagai tindak lanjut dari rapat pimpinan terkait petisi dari KPK yang menyoal hambatan dalam pengusutan kasus beberapa waktu lalu.

"Kemarin ada rapim (rapat pimpinan). Rapim itu kemudian memutuskan (Irjen Firli) itu diperiksa, dilakukan pemeriksaan oleh Deputi Pengawas Internal. Kemudian KPK memberikan 10 hari kepada Deputi Pengawas Internal," ucap Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).

Pemeriksaan itu dilakukan Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang biasanya mengurusi dugaan pelanggaran etik terhadap internal suatu organisasi, dalam hal ini KPK. Namun sayangnya Agus tidak menjelaskan detail mengenai pemeriksaan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan itu, Irjen Firli belum memberikan respons.

Di sisi lain, Agus menyinggung soal petisi yang sempat disebut di atas. Persoalan petisi itu disebut Agus perlu ditelaah.

"Itu petisi itu kan harus diperiksa," ucapnya.

Baca juga: Pimpinan KPK Bahas Keluhan Internal Soal Pejabat di Bidang Penindakan

Sebelumnya, ada petisi yang ditujukan pada pimpinan KPK. Petisi itu dibikin karena para pegawai KPK mengeluhkan soal hambatan dalam pengusutan perkara.

"Kurang-lebih satu tahun ke belakang ini, jajaran di Kedeputian Penindakan KPK mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai dengan ke level pejabat yang lebih tinggi atau big fish, level kejahatan korporasi, maupun ke level tindak pidana pencucian uang," tulis petisi yang didapat detikcom tersebut, Rabu (10/4).

Dalam petisi itu, setidaknya ada lima alasan yang menjadi dasar permohonan kepada pimpinan KPK untuk segera bersikap. Berikut lima alasan itu yang tertulis sama persis seperti dalam petisi itu:

1. Terhambatnya penanganan perkara pada ekspose tingkat kedeputian
2. Tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup
3. Tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi
4. Tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan
5. Adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat

Petisi itu juga menyebutkan selama ini jalur komunikasi ke pimpinan KPK terkait persoalan itu sudah dijalin melalui forum Wadah Pegawai atau penyampaian langsung secara informal. Namun disebutkan bila semuanya itu menemui jalan buntu.

(dhn/fjp)