Sandi soal Ibu Kota RI Pindah: Harus Ada Referendum yang Libatkan Masyarakat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Cawapres Sandiaga Uno menilai rencana tersebut harus dikaji secara komprehensif.

"Ini wacana yang sudah berulang kali disampaikan dan menurut saya harus ada kajiannya yang komprehensif. Harus dilihat juga bukan dari aspek tata kota, tata ruangnya, dilihat juga dari aspek ekonomi, sosial budaya, politiknya juga. Ini dari zaman Bung Karno ya, dulu mau dipindahin ke Palangka Raya," ujar Sandiaga di kantor Kelurahan Kayu Manis, Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: RI Ditargetkan Pindah Ibu Kota 2030

Sandiaga juga meminta rencana pemindahan ibu kota harus memikirkan relevansinya. Termasuk salah satunya relevansi dengan revolusi industri 4.0. Mengingat sudah banyak pelayanan publik yang menggunakan teknologi digital di Jakarta.

"Jadi wacana ini harus dikaji dengan sangat-sangat detail, sangat mendalam. Dengan revolusi industri 4.0, bagaimana penggunaan teknologi digital dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, di sini sudah ada kantor kelurahan yang relatively baru sebulan, banyak layanan-layanannya di sini yang sudah menggunakan teknologi," tuturnya.

"Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus lihat relevansinya, dari segi cost, biayanya berapa, dan apakah efektif, karena sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital. Jadi tidak layanan secara fisik," sambung Sandiaga.

Tak hanya itu, menurut Sandiaga, pemerintah harus juga mengkaji perihal ketahanan ekologi wilayah yang nantinya dipilih untuk menggantikan Jakarta. Termasuk apakah daerah tersebut dapat menampung migrasi penduduk nantinya.

"Dan kalau kita lihat, dari ketahanan ekologi juga mesti dilihat, karena kalau wilayah Jakarta ini, berapa sih idealnya menampung jumlah penduduknya, itu mesti dilihat secara menyeluruh," katanya.

Baca juga: Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Dikonsultasikan ke DPR hingga Tokoh Masyarakat

Saat ditanya apakah setuju dengan rencana pemindahan itu, eks Wagub DKI Jakarta tersebut enggan memberi jawaban pasti. Menurut Sandiaga, rencana tersebut harus ditanyakan kepada masyarakat.

"Saya belum cukup data yang saya miliki untuk bisa mengatakan saya setuju atau tidak kajian-kajian tersebut belum disampaikan secara komprehensif, dan menurut saya ini bukan keputusan Sandi Uno untuk setuju, tidak setuju, tapi masyarakat harus kita ajak dan satu konsensus bersama. Karena ini keputusan yang strategis untuk kita bersama," katanya.

"Jadi harus ada referendum, kalau kita mau memindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang tidak, dihitung, dan itu yang harus dilakukan, melibatkan masyarakat dan kepentingan masyarakat diutamakan, kepentingan negara strategis diutamakan, lapangan kerja tercipta, biaya hidup bisa terjangkau, ini yang menjadi fokus kita," imbuh Sandiaga.


Simak Juga 'Ratusan Triliun untuk Pindah Ibu Kota':

[Gambas:Video 20detik]

(mae/elz)