Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Dikonsultasikan ke DPR hingga Tokoh Masyarakat

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan ibu kota negara. Wacana ini nantinya akan dikonsultasikan ke DPR selaku lembaga legislatif.

"Kita konsultasi ke DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun suatu ibu kota pemerintahan yang representatif ke depan," kata Jokowi di PT KMK Global Sports I, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).

"Nanti semua, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya kalau udah matang nanti diputuskan, tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," imbuhnya.

Jokowi meminta ibu kota negara dipindah dari DKI Jakarta ke luar Jawa. Ada tiga kandidat lokasi yang dikantongi Jokowi.

Baca juga: RI Ditargetkan Pindah Ibu Kota 2030

"Ini ada 3 kandidat, tapi harus dicek dong... 3 tahun ini kita terus ke sana, bagaimana mengenai lingkungan, saya dukung lingkungan, airnya, kebencanaan, banjir, gempa, pengembangan untuk ibu kota sehingga kalkulasinya harus dirampungkan, lalu disampaikan ke saya, dan baru saya putuskan," bebernya.

Jokowi menyebutkan, DKI Jakarta saat ini memikul dua beban sekaligus, yakni sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik serta pusat bisnis. Dia mempertanyakan kemampuan kota ini di masa depan untuk memikul beban tersebut.

Jokowi juga menceritakan bahwa wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak Presiden Sukarno menjadi kepala negara. Bahkan, dalam setiap kepemimpinan yang baru selalu dibahas, namun tidak pernah diputuskan dan direncanakan dengan matang.

"Kita ini tidak berpikir sekarang, berpikir 10 tahun, berpikir 50 tahun, 100 tahun yang akan datang," ujar Jokowi.



Simak Juga 'Jokowi Restui Ibu Kota Pindah ke Luar Pulau Jawa':

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/dhn)