.webp)
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berbicara tentang ancaman banjir di Jakarta terkait wacana pemindahan ibu kota. Terlebih Jakarta baru saja mengalami banjir di sejumlah titik.
 Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas rencana pemindahan ibu kota, Senin (29/4). (Rengga Sancaya/detikcom) |
"Degradasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang, tapi sebelumnya juga jadi ancaman," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa. Data yang saya terima, penduduk di Jawa sudah 57 persen dari total penduduk kita. Di Sumatera 21 persen, di Kalimantan 6 persen. Nah ini masih 6 persen, baru 6 persen. Sulawesi 7 persen. Papua-Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah?" kata Jokowi.
Tak hanya itu, di musim kemarau juga ketersediaan air bersih kurang memadai. Menurut Jokowi, pencemaran lingkungan di Pulau Jawa juga dinilai tinggi.
"Di musim kemarau, itu air bersih hanya 2 persen dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," tuturnya.
Lantas, ke mana salah satu lokasi yang dipertimbangkan jadi ibu kota negara yang baru? "Pak Wapres (Jusuf Kalla) silakan, tadi bisik-bisik mengusulkan Mamuju," ujar Jokowi.
Respons Anies Baswedan
Terkait rencana pemindahan ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap berjalan. Anies menepis anggapan bahwa wacana pemindahan ibu kota berkaitkan dengan pembangunan di Jakarta.
 Jokowi saat mengecek proyek Waduk Ciawi bareng Anies. Waduk ini direncanakan menangkal kebanjiran di Jakarta. (Andhika Prasetia/detikcom) |
"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," ujar Anies seusai rapat terbatas dengan Jokowi.
Dalam rapat terbatas, Anies menyebut nantinya Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan dan investasi. Anies juga memastikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Jakarta, seperti transportasi, pengelolaan limbah, dan ketersediaan air bersih.
"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan karena PR (pekerjaan rumah)-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi masih jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.
Soal faktor banjir seperti yang disinggung Jokowi, Anies menegaskan semua persoalan di Jakarta tetap harus diselesaikan. Demikian juga dengan persoalan penurunan permukaan tanah.
"Tetap harus diselesaikan, begitu juga dengan penurunan tanah. Penurunan tanah itu tetap harus diselesaikan," kata Anies dalam kesempatan terpisah di Pasar Kenari, Salemba, Jakarta Pusat.
Anies menuturkan kesimpulan rapat terbatas dengan Jokowi adalah meminta Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji pemindahan ibu kota. Dia menuturkan pembangunan Jakarta memprioritaskan percepatan dalam 10 tahun.
"Jadi kesimpulan Pak Presiden begini, kaji lebih jauh soal ibu kota. Ditugaskan dengan Kementerian Bappenas dan ibu kota. Kemudian yang kedua komitmen untuk pembangunan di Jakarta selama sepuluh tahun ke depan yang diputuskan," jelas Anies.
Simak Juga 'Jokowi Restui Ibu Kota Pindah ke Luar Pulau Jawa':
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
