"Jadi kita negosiasi dengan pihak Australia masih belum deal, belum deal dalam arti pihak Australia belum memberi keputusan positif ke pihak kami. Untuk monumen itu sendiri bahkan pihak BPPA (Bali Peace Park Association,red) sudah mendahului kita. Dia sudah membangun Bali Peace Park yang sudah dishare di web, mereka sudah mendesain sementara ownernya belum desain," kata pemilik tanah, Lyla Tania, saat jumpa pers di Kawasan Legian, Kuta, Badung, Bali, Senin (29/4/2019).
Dalam konferensi pers itu Tania juga didampingi kerabatnya selaku juru bicara keluarga, Rini Sekartiani Djaya dan Head Operation Bambang Adi. Pihak keluarga sendiri mengaku tak pernah berkomunikasi langsung soal tanah tersebut dengan pihak pemerintah Australia, melainkan Bali Peace Park Association (BPPA).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Tania, lokasi yang dipersoalkan itu hingga saat ini belum ada pembelinya. Sebagai pemilik tanah, Tania ingin mengelola tanah tersebut.
"Jadi tanah milik kami, hak kami, mau kami jual terserah, mau kami sewakan terserah. Jadi berselang waktunya lama kami tidak punya penghasilan 17 tahun, dijadikan parkir liar, kami tetap membayar pajak tanah, pihak keluarga pun tidak dapat hasil apapun. Sekian lama keluarga besar terpuruk," bukanya.
"Sudah keluar IMB intinya dari pihak kami akan membangun, selama dari pihak BPPA tidak membeli. Yang kami tawarkan kalau mau membeli ya belilah kami tetap membangun kalau mau disewa ya disewalah. Kita membangun gedung itu untuk kesejahteraan masyarakat khususnya Bali. Toh nanti pekerjanya dari Bali semua, jadi adapun pelaku bisnis adalah masyarakat Bali sendiri bagaimana menghidupkan Legian," sambungnya.
![]() |
Tania menuturkan pihaknya menyesalkan BPPA sudah merilis desain Bali Peace Park tanpa berkomunikasi lebih dulu dengan pemilik tanah. Dia pun merasa terganggu dengan intervensi terkait rencana pembangunan restoran lima lantai di eks TKP Bom Bali 2002 itu.
"Sekarang kita punya tanah belum ada pembeli, tapi sudah dipublish sekian tahun sekarang giliran kita mau membangun kita diintervensi pihak-pihak BPPA 'jangan membangun', kapasitasnya mereka itu sebagai apa, memang sebagai korban kita keluarga juga ada korban," ucapnya.
"Tapi di sini kita bicara damailah, kalau memang dari pihak itu menggalang dana dan sudah punya plan sendiri tanpa sepengetahuan pihak kami, jangan sampai kami melangkah ke jalur hukum atas tanah yang dipublish tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga," paparnya.
Sebelumnya diberitakan, terbitnya IMB ke PT Hotel Cianjur Asri (Tjia Tjat Tjoy Woen) dengan peruntukkan restoran membuat PM Australia, Scott Morrison kesal. Dalam postingan di akun medsosnya hari Kamis (25/4), PM Morrison menyatakan Pemerintah Australia sebenarnya telah memberikan dana bagi pembangunan Taman Perdamaian di lokasi bekas Sari Club ini.
"Konsul Jenderal kami di Bali telah bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata PM Morrison. (ams/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini