Pembuktian Kekerasan Seksual ala RUU PKS: Keterangan Korban dan 1 Bukti

Jakarta - Selain membuat hukum materiil soal kekerasan seksual, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) memuat hukum acaranya. Salah satunya adalah satu saksi adalah saksi dan menampik asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi).

"Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya," demikian bunyi Pasal 45 ayat 1 RUU PKS yang dikutip detikcom dari website DPR, Minggu (28/4/2019).

Baca juga: Definisi Pemerkosaan ala RUU PKS Tidak Harus Bersetubuh

Alat bukti lain yang dimaksud meliputi:

a. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;
b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;
d. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
e. dokumen;
f. hasil pemeriksaan rekening bank.

"Keterangan Korban atau Saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi lainnya," demikian pernyataan Pasal 45 ayat 3.

Baca juga: Caleg PKS Dilaporkan Cabuli Anak Kandung, PSI: Pantas Tolak RUU P-KS

Lalu bagaimanakah proses sidang di pengadilan?

"Pemeriksaan pengadilan dilakukan dalam sidang tertutup," demikian bunyi Pasal 71.



Simak Juga 'Sahkan RUU PKS, Demi Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/dnu)