'Digoda' TKN Gabung, Demokrat Dinilai akan Cari Posisi Aman

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin 'menggoda' Partai Demokrat dengan mengungkit hubungan baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi. Demokrat pun dinilai bakal mempertimbangkan posisi aman selama lima tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menjelaskan soal perilaku partai politik di Indonesia yang cair. Hal itu, menurutnya, membuat parpol bisa mudah sekali berpindah posisi.

"Secara umum perilaku politik atau parpol di Indonesia itu kan soal posisi politiknya cenderung cair, tidak punya suatu posisi yang tegas dan kuat sehingga kemudian ada di pihak yang berlawan, beroposisi terus-menerus. Jadi mudah sekali untuk berpindah posisi," kata Aditya, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Buka Pintu Demokrat Merapat, TKN: Komunikasi Jokowi dengan SBY-AHY Baik

Direktur Eksekutif Puskapol UI Aditya Perdana (Foto: dok. Pribadi)

Perpindahan posisi itu, kata Aditya, juga termasuk konteks koalisi pemerintahan ataupun pencalonan, baik di pilpres maupun pilkada. Dia menilai perilaku politik yang cair itu juga bakal membuat partai, misalnya Demokrat, akan mempertimbangkan 'godaan' TKN untuk bergabung dengan Jokowi, yang unggul versi hitung cepat Pilpres 2019.

"Politisi kita punya kecenderungan ke arah sana, dia akan mudah sekali untuk berpindah atau bergoyang, termasuk dalam pencalonan. Saya merasa itu adalah sesuatu yang memang sedang dicari bentuknya oleh para partai politik lain yang, semisal PAN ataupun Demokrat, saya sangat yakin mereka pasti akan mencari posisi aman untuk lima tahun ke depan," ucapnya.

"Apakah masuk pemerintahan Pak Jokowi atau tetap di luar? Pertimbangan-pertimbangan itu pasti akan dipikirkan oleh teman-teman di masing-masing partai itu," sambungnya.

Baca juga: Demokrat Respons Ajakan TKN: Bila Saatnya Tepat, Layak Dipertimbangkan

Aditya menyebut perpindahan dukungan parpol juga terjadi seusai Pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya menarik Golkar dan PAN untuk bergabung ke koalisi pemerintahan dan akhirnya berhasil, meski PAN keluar menjelang Pemilu 2019.

"Case-nya udah banyak, waktu 2014 juga gitu, bagaimana usahanya Pak Jokowi menarik Golkar dan PAN, terus bagaimana di Pemilu 2009 ketika Pak SBY melakukan hal yang sama, menarik PKS, atau siapa pun itu yang coba ditarik, artinya terbuka, dan partai yang tidak jadi bagian koalisi pemerintah juga sama, akan terbuka juga untuk diajak ikut serta," jelasnya.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf menyatakan membuka pintu untuk Partai Demokrat (PD) bergabung. Peluang itu dinilai cukup besar mengingat komunikasi Jokowi dengan pimpinan PD cukup baik.

Baca juga: PD Bicara Soal Timing, TKN Jokowi Pastikan Ada Komunikasi

"Wacana bergabungnya PD dalam Koalisi Indonesia Kerja merupakan wacana yang cukup wajar mengingat komunikasi Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono maupun putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berlangsung dengan cukup baik," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Sabtu (27/4).

Hal itu kemudian direspons positif oleh Demokrat. Demokrat akan mempertimbangkannya bila ajakan dilakukan pada waktu yang tepat.

"Saya kira kalau ajakan itu didasari iktikad baik kalau dilakukan pada saat yang tepat, tentunya bukan hal yang buruk menurut saya, itu hal baik. Kalau ajakan dilandasi iktikad baik, tentu kami merasa sangat terhormat untuk mempertimbangkannya," kata Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin saat dihubungi, Sabtu (27/4). (haf/fdn)