Andre BPN Lempar Wacana Jabatan Presiden Cukup 1 Periode Waktunya 7 Tahun

Jakarta - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut perlu dilakukan evaluasi terhadap Pemilu 2019. Selain evaluasi, Andre melempar wacana agar masa kerja presiden seharusnya hanya satu periode dengan masa jabatan 7 tahun.

"Untuk itu, ke depan mari kita buka wacana baru bahwa Indonesia butuh presiden, cukup satu periode 7 tahun," ujar Andre di d'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).

Andre mengatakan evaluasi ini diperlukan agar tidak ada petahana yang ingin menggunakan kekuasaannya. Menurutnya, setelah dilantik, presiden dapat fokus pada janji yang telah diberikan.

Baca juga: BPN Soal Said Iqbal Temui Jokowi: Tak Masalah, Beliau Presiden Kita

"Evaluasi pemilu ini sekaligus kita harus mengevaluasi, jangan sampai ada petahana yang ingin mempertahankan kekuasaannya terindikasi mempergunakan seluruh sumber daya," kata Andre, yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Sehingga setelah mereka dilantik, mereka tidak berpikir untuk bagaimana mempertahankan kekuasaannya. Tetapi bekerja sungguh-sungguh memenuhi janjinya pada masyarakatnya," sambungnya.

Baca juga: BPN Cerita Prabowo Larang Bunuh Ular yang Masuk ke Rumahnya di Hambalang

Menurut Andre, banyak indikasi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dia menyebut salah satu contohnya terkait adanya keterlibatan pemerintah atau aparat dalam memenangkan salah satu pihak.

"Karena kita melihat pemilu sekarang ada indikasi kecurangan, ada indikasi di mana oknum-oknum aparat bermain. Ada indikasi kapolda memanggil caleg untuk jangan memasang foto Pak Prabowo, ada indikasi kapolda memanggil tokoh masyarakat untuk memenangkan Pak Jokowi, ada indikasi juga aparat memanggil bupati dan wali kota untuk memenangkan petahana," tuturnya.

Baca juga: BPN Prabowo Tantang Hasto TKN Jokowi Setujui TPF Kecurangan Pemilu

Andre kembali menegaskan perihal masa periode 7 tahun untuk presiden. Dia menilai hal itu juga untuk menghindari kekuatan kekuasaan.

"Itu penting, sehingga dia tidak perlu mengkonsolidasikan kapolda, kabinda, kajati, KSAD, Panglima TNI, dan instrumen lainnya untuk memperkuat kekuasaannya. Tapi bekerja untuk rakyatnya," ujar Andre. (dwia/jor)