TKD Jatim Tanggapi Soal DPD Gerindra Tolak Tandatangani Hasil Pilpres

Surabaya - DPD Gerindra Jatim memerintahkan saksi tiap kecamatan untuk tidak menandatangani hasil Pilpres 2019. Selain itu, pihaknya menilai ada beberapa kecurangan dari kubu paslon 01 dan menyarankan saksi untuk menulis surat keberatan.

Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Jatim menilai sikap Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Jatim tidak mencerminkan seorang ksatria.

"Berdemokrasi itu harus dewasa. Kalau kita sepakat dengan demokrasi, ya konsekuenlah berdemokrasi, termasuk menerima hasilnya," ujar Ketua TKD Jatim Machfud Arifin, Jumat (26/4/2019).

Terkait instruksi kubu 02 yang melarang seluruh saksi di kecamatan untuk menandatangani hasil rekapitulasi Pilpres 2019, dan membuat catatan keberatan hasil Pemilu, Machfud tak mau ambil pusing. Dia pun mencontohkan pemain sepak bola Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Saat tak berhasil mencetak gol, baik Ronaldo atau Messi tak pernah memaki wasit atau kiper lawan.

Baca juga: Tanggapan Santai TKD Jatim Soal People Power: Nggak Usah Ditanggapi Serius

"Silakan saja tolak tanda tangan hasil rekapitulasi KPU. Enggak berpengaruh. Tapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa semestinya konsekuen berdemokrasi. Ronaldo dan Messi itu striker hebat, tapi mereka tidak selalu bikin gol. Saya enggak pernah baca berita mereka memaki-maki wasit atau kiper lawan saat kalah," imbuh Machfud.

Mantan Kapolda Jatim itu menyarankan tim 02 di Jatim agar segera melaporkan ke Bawaslu jika merasa dicurangi. Selain itu, Machfud juga meminta pihak 02 menyertai laporan tersebut dengan data yang ada.

"Jadi jangan membangun narasi dicurangi, membangun narasi menang secara nasional. Tapi tak pernah tunjukkan data, tak pernah buka rekapitulasinya. Langkah-langkah seperti itu malah tidak menuai simpati masyarakat," tambah Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin.

"Saya juga baca di detikcom, BPP Prabowo-Sandi mencurigai saat Pak Jokowi bertemu kepala daerah. Lho masak presiden enggak boleh ketemu kepala daerah, kan bicara pembangunan daerah. Ini ibarat mencurigai bupati mau ketemu camat, camat mau ketemu kepala desa. Ya kalau enggak ada koordinasi berarti enggak ada pembangunan. Kadang-kadang saya kurang memahami cara berpikir kubu sebelah," paparnya.

Baca juga: TKD Jatim Klaim Perolehan Suara Jokowi-Ma'ruf Capai 70,2 Persen

Machfud menyarankan, langkah terbaik yang bisa dilakukan yakni menunggu penghitungan hingga penetapan resmi KPU. Dia meminta kubu 02 tidak bertindak di luar koridor konstitusi.

"Kalau enggak percaya KPU, kenapa dulu daftar di KPU Republik Indonesia? Kenapa enggak daftar di lembaga yang mereka percaya," lanjut Machfud.

Sebelumnya, dalam jumpa pers pada Kamis (25/4), BPP Jawa Timur Prabowo-Sandi menuding banyak kecurangan terjadi. "Karena berdasar data yang kami miliki. Berdasar laporan masyarakat terindikasi kecurangan. Terstruktur, sistematis dan masif. Khususnya terjadi di Jatim," kata Ketua BPP Jatim Soepriyatno.

Selain itu, Gerindra Jatim juga menginstruksikan seluruh saksi untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pilpres. Alasannya, banyak terjadi kecurangan. Para saksi juga diperintahkan membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu.


Simak Juga 'Update Real Count Pilpres 2019!':

[Gambas:Video 20detik]

(sun/fat)