Sandi soal Tim Pencari Fakta Kecurangan: Harus dari Rakyat, Jangan 2 Paslon

Jakarta - Cawapres Sandiaga Uno setuju soal usulan tim pencari fakta kecurangan Pemilu 2019. Namun, kata dia, pansus harus independen dari masyarakat.

"Harus dari masyarakat yang menginginkan keadilan. Jangan dari inisiasi dari masing-masing paslon, harus betul-betul dari masyarakat," kata Sandiaga di Insomniak Coffe And Lounge, Jalan Tarumanegara, Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Fadli Zon Usul Pansus Kecurangan Pemilu, Bawaslu: Nanti Kompetisi Mengadili

Tim independen ini, kata Sandi, bisa jadi fasilitator netral jika menerima laporan kecurangan. Dengan begitu, lanjut Sandi, penyelesaiannya juga tidak berat sebelah.

"Kita memiliki prasangka baik bahwa tim independen tersebut akan membantu kinerja dari Bawaslu, kinerja dari penyelenggara pemilu," ujarnya.

Dia menyebut, jika ada anggota dari salah satu yang masuk anggota tim pencari fakta kecurangan, hasilnya akan bias.

"Kalau BPN itu pasti akan bias, pasti akan mengunggulkan 02, harusnya dari masyarakat sendiri," jelasnya.

Baca juga: BPN Gagas Pansus Kecurangan, TKN Balas dengan Sindiran

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut adanya usulan pembentukan tim pencari fakta kecurangan (TPFK). BPN pun mendukung usul itu direalisasikan.

"Akibat dari masifnya kecurangan di mana-mana, maka mulai ada tokoh-tokoh independen, tokoh-tokoh civil society yang menganjurkan dibentuknya tim pencari fakta. Dan saya pikir itu anjuran yang fair," ujar Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Judul dan sebagian isi berita diubah menyesuaikan konteks pernyataan Sandiaga. (idn/gbr)