BPN Gagas Pansus Kecurangan, TKN Balas dengan Sindiran

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Tsarina/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua DPR yang juga anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengusulkan pembentukan pansus kecurangan Pemilu 2019. Usulan Fadli itu disindir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui, akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur, dan brutal. Mulai prapelaksanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Fadli mengatakan akan segera menyampaikan usulan pembentukan pansus ke fraksi-fraksi di DPR. Dia ingin DPR mengevaluasi seluruh pelaksanaan pemilu serentak ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan ada mekanismenya. Asalkan ada usulan, kemudian dibawa ke rapur, nanti kita lihat saja. Kalau dari DPR, kalau ada pansus tadi, lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengevaluasi agar tidak ada lagi pemilu seperti sekarang ini," tuturnya.

"Saya termasuk yang percaya ini adalah pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan jauh lebih buruk ketimbang pemilu tahun 1955," imbuh Fadli.

Fraksi PPP DPR heran terhadap usulan pembentukan pansus kecurangan pemilu itu. Sebab, Fadli disebut telah mengklaim Prabowo Subianto menang pada Pilpres 2019.

"Lo untuk apa Fadli Zon usul bentuk pansus kecurangan pemilu? Bukankah dia termasuk yang sudah klaim Prabowo menang?" ujar Sekretaris Fraksi PPP Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (24/4).

Arsul mempertanyakan alasan Fadli mengusulkan pembentukan pansus tersebut. Dia pun menyarankan agar Waketum Partai Gerindra itu berfokus pada kerjanya sebagai pimpinan DPR.

"La kalau sudah menang, ngapain bentuk pansus begituan segala. Ya mending sisa waktu DPR ini Fadli Zon tunjukkan kehebatannya sebagai pimpinan DPR untuk mendorong kerja-kerja legislasi DPR yang dinilai under performance, dong," tuturnya.

Sindiran juga datang dari Fraksi Hanura DPR RI. Ketua Fraksi Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai usulan itu menunjukkan sikap kepanikan dan keputusasaan Fadli.

"Pernyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa kecurangan pada pemilu ini sangatlah terstruktur, sistematik, masif, dan brutal (TSMB) menunjukkan kepanikan dan keputusasaan seorang politikus yang kalah di medan tempur, sehingga tidak lagi bisa berpikir jernih, di mana konstruksi berpikirnya runtuh akibat bosnya, yakni Prabowo Subianto, mengalami kegagalan untuk yang ketiga kalinya dalam kontestasi pilpres," kata Inas kepada wartawan, Rabu (24/4).

Inas menyayangkan usulan pembentukan pansus tersebut dilayangkan karena Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, paslon yang didukung Fadli, tak bisa mengungguli pasangan petahana, Jokowi-Ma'ruf Amin, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

"Seharusnya pembentukan pansus pemilu didasari oleh keinginan memperbaiki sistem pemilu, bukan karena didasari oleh nyungsep-nya Prabowo Subianto di Pilpres 2019 ini, karena sulit untuk mengukur kecurangan yang dimaksud oleh Fadli Zon, apa instrumen untuk mengukur kecurangan di pilpres dan pileg?" ujarnya.

Inas pun mempertanyakan tolok ukur kecurangan yang diduga oleh Fadli. Sebab, menurutnya, peluang curang bisa juga dilakukan oleh kubu Prabowo.

Inas pun menyindir agar pansus kecurangan pemilu dibuat di wilayah internal kubu 02 saja, dengan menyebut nama tempat kediaman Prabowo yang dijadikan base camp di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel.

"Harusnya Fadli Zon berpikir jujur bahwa baik paslon 01 maupun 02 sama-sama punya peluang untuk curang, bahkan hal ini terjadi sejak beberapa pilpres yang lalu. Nah! Kalau instrumen alat ukurnya hanya hati dan benak Fadli Zon saja, sebaiknya bikin pansus di Republik Kertanegara saja deh," kata Inas. (idh/nvl)