Kemenhub Imbau Operator Pelayaran Sumbar Utamakan Kelaiklautan Kapal

Jakarta - Usai digelar di Aceh beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keselamatan Pelayaran Tahun Anggaran 2019 Periode II di Padang, Sumatera Barat sejak tanggal 24-26 April 2019.

"Secara berkesinambungan Ditjen Perhubungan Laut akan senantiasa meningkatkan aspek keselamatan pelayaran dan kelaiklautan kapal di Indonesia termasuk di wilayah Sumatera Barat," ungkap Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/4/2019).

Menurut Sudiono, masyarakat dan para pemangku kepentingan di Sumatera Barat perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap berbagai aspek teknis dan regulasi di bidang kelaiklautan. Hal itu dilakukan karena keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama.

"Kepatuhan terhadap kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran memerlukan komitmen bersama, baik dari regulator, operator dan juga pengguna jasa. Keselamatan pelayaran harus menjadi budaya maritim Indonesia," tegasnya.

Baca juga: Survei Kemenhub, Pemudik ke Jateng Terbanyak dari Jabodetabek

Pihaknya mengimbau agar para operator pelayaran di Sumatera Barat senantiasa mengutamakan kelaiklautan kapal. Operator harus memastikan peralatan keselamatan berfungsi dengan baik dalam jumlah yang memadai serta memastikan muatan penumpang dan barang di kapal tidak melebihi kapasitas.

"Semoga dengan kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran dari semua pihak terhadap pentingnya kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran," ujar Sudiono.

Sementara itu, Wakil Gubernur Nasrul Abit yang sekaligus membuka pelaksanaan Bimtek Keselamatan Pelayaran ini menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut yang telah memilih Sumatera Barat sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Bimtek Keselamatan Pelayaran.

"Kami senang karena Ditjen Perhubungan Laut memiliki program Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran yang khusus mengundang stakeholder terkait di wilayah kami, baik dari Pemerintah Daerah, perusahaan pelayaran, dan pemilik atau operator kapal yang berdomisili dan beroperasi di Sumatera Barat," ucap Nasrul.

Menurutnya, keselamatan pelayaran baik atas pelayaran lokal, pelayaran rakyat dan penyeberangan merupakan cita-cita bersama yang membutuhkan kerja keras dalam mewujudkannya.

Baca juga: Kemenhub Susun Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai

Lebih lanjut, Nasrul menjelaskan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi wilayah pesisir yang langsung berhadapan dengan laut di tujuh kabupaten dan kota. Di antaranya Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan Pesisir Selatan dengan luas laut kurang lebih 37.363,75 kilometer persegi, panjang garis pantai 1973,24 km serta jumlah pulau 185 pulau.

"Semoga potensi-potensi yang ada di wilayah Sumatera Barat tersebut dapat dikelola dengan sebaik-baiknya," kata Nasrul.

Terakhir, Nasrul berharap kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Sumatera Barat benar-benar dalam keadaan laik laut, baik kapal nelayan maupun kapal penumpang sehingga sebelum izin dikeluarkan kapal-kapal tersebut harus diperiksa secara teknis. (prf/ega)