.webp)
"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Emang sekarang ada konflik? Kan nggak ada. Jadi justru cara berpikirnya yang harusnya diperbaiki. Kalau ada konflik baru ada rekonsiliasi. Ini nggak ada konflik sama sekali," ujar Dahnil di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
Menurut Dahnil rekonsiliasi diperlukan jika ada konflik yang muncul akibat Pilpres 2019 ini. Sementara, saat ini hanya ada perdebatan-perdebatan biasa terkait hasil penghitungan suara yang berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang muncul adalah perdebatan biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi. Jadi rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada konflik," katanya.
Sementara terkait situasi 'panas' yang muncul dari kampret (sebutan pendukung Prabowo) dan cebong (sebutan pendukung Jokowi), Dahnil menilai hal itu akibat adanya kecurangan yang terstruktur, sistematik, dan massif (TSM).
"Panas karena ada TSM itu. Kecurangan yang TSM. Panas karena ada ketidakadilan. Kalau semuanya baik-baik saja ya tidak masalah. Kuncinya penegakan hukum yang adil. Jadi perhatian khusus kita itu di situ," ujar Dahnil.
Seruan rekonsiliasi pertama kali terucap dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Ternyata Muhammadiyah juga siap menjadi mediator 'rekonsiliasi nasional', istilah yang dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Seruan senada juga disampaikan banyak tokoh agama lain, yakni Waketum PBNU Zainut Tauhid, Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo yang optimis soal rekonsiliasi, Pendiri Ponpes Daarut Tauhid Aa Gym, Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar
Simak Juga "Komitmen Persahabatan Jokowi-Prabowo Tak Retak Usai Pilpres 2019":
 |
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
