"Kalau logistik nya belum datang ya kita cek, nanti yang jelas pemilunya harus dilaksanakan dan selesai," ujar ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Rabu (16/4/2019).
Menurutnya, Pemilu tak boleh tidak diselenggarakan meski ada kendala seperti logistik yang belum tiba. Dia menyatakan kalau ada kondisi yang membuat Pemilu tertunda, maka harus dilanjutkan nantinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemilu di lokasi yang mengalami kendala hari ini, kata Arief, bisa digelar menyusul setelah kendala itu ditangani. Dia menyatakan undang-undang sudah mengatur hal tersebut.
"Kemudian harus dilakukan susulan, nggak apa-apa karena Undang-undang sudah mengatur dan membuka ruang untuk itu," sambungnya.
Sebelumnya, sejumlah TPS di Wilayah Jayapura, Papua, molor melakukan pencoblosan karena belum tersedianya logistik pemilu 2019. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustam Saru, meminta waktu pencoblosan diperpanjang.
"Saya sudah meminta Ketua KPU kota untuk melakukan pleno agar pencoblosan dapat diperpanjang karena hingga kini belum semua TPS yang ada di wilayah kota melaksanakan pencoblosan," kata Rustam yang dikutip dari Antara, Rabu (17/4).
Selain itu, Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, menyesalkan keterlambatan distribusi logistik oleh KPU Kota Jayapura. Pihaknya meminta jangan ada sabotase surat suara mengenai keterlambatan ini.
"Saya kecewa karena Pemerintah Kota Jayapura sudah hibahkan Rp 6,5 miliar dan berkontribusi besar dalam penyelenggaraan bahkan sampai kesiapan pengamanan hingga pelepasan logistik diklaim siap," katanya, Rabu (17/4/2019).
"Jangan sampai ada sabotase jelang pencoblosan susulan," sambungnya.
Saksikan juga video 'Papua Provinsi Paling Rawan dalam Pemilu 2019':
(dwia/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini