Ada Kejanggalan Kasus Novel Baswedan, HMI Demo Mapolda Jatim

Surabaya - Aktivis HMI menggelar aksi di depan Mapolda Jatim. Aksi ini mempertanyakan kelanjutan penyidikan polisi terhadap kasus Novel Baswedan yang terkesan jalan di tempat.

"Kita sudah dari Badko HMI Jawa Timur sudah melakukan kajian dengan mendatangkan langsung anggota Ombudsman RI pada hari, Jumat malam kemarin kita melakukan diskusi dan kami sudah menemukan persoalan-persoalan yang bagi kami janggal untuk tidak dilakukan oleh polisi," kata Ketua Umum Badko HMI Jatim Yogi Pratama saat berorasi di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (15/4/2019).

Tak hanya itu, Yogi melihat kasus ini sudah dua tahun terjadi. Namun, hingga kini belum ada tindakan lanjutan dari pihak aparat. Dia pun mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menduga ada permainan sejumlah elite yang membuat kasus ini jalan di tempat.

"Ini kan tentu ada kongkalikong di para elit pemerintahan kita, baik di kepolisian kita maupun di dekat pemerintahan. Jadi kita menuntut di dua tahun masak kasus hanya Novel Baswedan ini tidak bisa dituntaskan. Padahal kalau kita melihat kasus-kasus kecil kan cepat teratasi hanya dua tiga hari sudah ketahuan. Tapi kasus ini padahal sudah ada CCTV, ada saksinya, tapi kenapa kok tidak bisa terungkap," imbuh Yogi mempertanyakan.

Baca juga: Pegawai KPK ke Jokowi: Apa Salah Minta Presiden Ungkap Kasus yang 2 Tahun Gelap?

Yogi mengatakan pihaknya pun menuntut sejumlah aparat segera menuntaskan kasus ini dalam kurun waktu dua bulan.

"Kalaupun tidak, nanti Kapolri harus melakukan konferensi pers untuk mengatakan bahwa dirinya ini tidak bisa menyelesaikan kasus Novel Baswedan, dan pada saat itu dirimya harus menyatakan mengundurkan diri dari Kapolri, karena beliau tidak bisa menuntaskan ini," tegasnya.

Tak hanya itu, Yogi mengatakan pihaknya juga menemukan sejumlah kejanggalan. Antara lain mal administrasi penyelidikan, polisi yang tidak melakukan olah TKP, hingga banyaknya barang bukti yang menghilang.

"Banyak kejanggalan antara lain terjadinya mal administrasi dalam penyelidikan, pihak kepolisian tidak melakukan olah TKP, barang bukti banyak yang hilang, surat perintah penyidikan dan penyelidikan yang tidak memiliki batas waktu," lanjutnya.


Saksikan juga video 'Benarkah Konflik Internal Bikin Kinerja KPK Terganggu?':

[Gambas:Video 20detik]

(hil/fat)