Bowo Sidik Ungkap Menteri, Poyuono Tantang TKN Jokowi

Jakarta - Kasus amplop serangan fajar Bowo Sidik Pangarso meluas. Nama menteri diseret, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ditantang timses Prabowo.

Isu menteri ini terungkap dari pernyataan pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk. Dia menyebut duit Rp 8 miliar dalam amplop yang disita KPK, diduga berasal dari menteri.

"Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop tersebut dari salah satu menteri yang sekarang lagi menteri di kabinet ini," ujar Saut Edward kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono merespons. Dia, yang sempat melempar isu bahwa amplop bercap jempol dalam kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso diperintahkan menteri, kini menantang kubu Jokowi.

Poyuono menyebut dirinya difitnah karena sempat melempar isu menteri di kasus Bowo Sidik. Dia menduga amplop itu tak hanya untuk 'serangan fajar' pileg.

"Nah, siapa yang tukang hoax?" kata Poyuono kepada wartawan, Kamis (11/4/2019).

"Saya apa TKN yang coba ngeles dalam kasus amplop putih cap jempol," sambungnya.

Poyuono mengaku mendapat informasi soal isu kemungkinan ada menteri yang terlibat dalam kasus Bowo Sidik dari malaikat. Dia mengingatkan TKN Jokowi untuk tidak melakukan fitnah.

"Dari malaikat Allah. Makanya TKN jangan suka memfitnah saya kalau saya ini nyebar isu," sebut dia.

Memang, ketika Poyuono menduga ada menteri terlibat dalam kasus Bowo Sidik, TKN Jokowi membantah. Pada saat itu juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily menyebut Arief menyebarkan fitnah. Ia mengatakan kasus yang menjerat Bowo tidak berkaitan dengan pihak mana pun.

Dugaan Poyuono ada menteri di kasus Bowo Sidik rupanya dilontarkan oleh pengacara Bowo Sidik. Merespons hal tersebut, TKN menegaskan tak bermain dengan politik uang.

"Dan kalau mau untuk ke capres, sedikit banget urusan segitu. Sementara di riset-riset, kita elektabilitasnya tinggi. Ngapain main uang? Dan terus-menerus mendapat kemajuan-kemajuan, misalkan di wilayah Jabar dan Banten, kita sudah menang, yang dulunya kita kalah. Jadi tidak menemukan logika bagaimana kok itu dikaitkan dengan capres hanya karena jempol," tutur anggota TKN Eva Kusuma Sundari.

"Jadi dari situ sudah bisa dipatahkan, ini bukan proyek untuk pencapresan, tapi ini untuk kepentingan orang per orang, tapi kemudian dikait-kaitkan dengan capres. Tapi kemudian kalau menurut logika dasar sih, kita ngikutin bukti-bukti saja. TKN itu urusnya ya presiden, bukan orang per orang di luar presiden," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya