"Sudah dilakukan pemecatan, itu 70 orang di seluruh Banten," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin kepada detikcom di Serang, Banten, Senin (8/4/2019).
Masing-masing ASN di lingkungan Pemprov sebanyak 17 orang dan 53 orang di lingkungan Pemkab Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Tangerang Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian ada 13 orang ASN di Pemkab Pandeglang dan 10 orang di Pemkab Serang yang belum dipecat. Pemprov memberi rekomendasi agar segera dilakukan pemecatan kepada ASN tersebut.
"Nanti Pandeglang dan Serang akan kita imbau (dipecat). Persoalannya kan kewenangan di pembinaan kepegawaian yaitu bupati masing-masing," ujarnya.
Komarudin menyebutkan, 17 ASN di lingkungan Pemprov yang dipecat mulai dari tingkat staf sampai eselon 2. Mereka rata-rata terjerat kasus korupsi seperti hibah dan pengadaan barang dan jasa yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Ada beberapa eselon dua seperti mantan kepala dinas tenaga kerja, direktur RSUD Banten. Rata-rata kasus lama dan ada yang sudah menjalani putusan juga yang sudah pensiun," pungkasnya. (bri/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini