Surat Persetujuan 'Risiko KKN UGM' yang Ramai di Medsos Akhirnya Ditarik

Yogyakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) menarik surat persetujuan orangtua atas rsiko selama pelaksanaan KKN. Surat itu menuai kontroversi karena pihak UGM terkesan lepas tangan dari tanggungjawabnya sebagai penyelenggara KKN-PPM.

"Ini (surat pernyataan orangtua/wali peserta KKN-PPM) sedang kita evaluasi lagi. Maka surat itu langsung ditarik," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Yogyakarta, Iva Aryani, saat dimintai konfirmasi detikcom via telepon, Jumat (5/4/2019).

Iva tak tahu persis kapan surat tersebut dikeluarkan Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM. Demikian pula dengan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UGM yang disebutnya juga tak tahu menahu perihal surat ini.

"Ini yang sedang kita evaluasi, karena Bu WR (Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ika Dewi Ana) juga tidak tahu. Jadi ini sedang kita evaluasi bersama-sama, kenapa bisa muncul itu," ungkap Iva.

Baca juga: Ramai di Medsos, Surat Persetujuan 'Risiko KKN UGM'

Setelah mengetahui surat tersebut beredar, lanjut Iva, pihak rektorat melalui Wakil Rektor Ika Dewi Ana langsung memerintahkan agar suratnya ditarik. Setelah ini pihak UGM akan mengevaluasi secara menyuluruh atas poin-poin pernyataan yang tertera.

Adapun pihak UGM direncanakan melaksanakan KKN-PPM akbar pada Bulan Juni 2019. Iva kembali menegaskan bahwa pihak UGM akan tetap bertanggungjawab atas penyelenggaraan program KKN-PPM. Apalagi KKN-PPM merupakan kegiatan akademik.

Baca juga: Sudah Dinyatakan Selesai, UGM Tak Mau Lagi Komentari Kasus Agni

"Pada prinsipnya kita semua itu menyadari bahwa KKN itu adalah kegiatan akademik, sehingga pelaksanaannya itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi dan tanggung jawab lembaga. Jadi ditarik surat itu," pungkas Dosen Fakultas Filsafat ini. (ush/sip)