Walkot Solo Soal KPK Awasi Jateng: Tidak Takut, Solo Bebas Jual Beli Jabatan

Solo - KPK mengaku tengah mengawasi 35 kepala daerah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terkait jual beli jabatan. Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mendukung langkah KPK.

"Bagus itu, saya dukung. Biar teman-teman ASN itu pakai kinerjanya sendiri," kata Rudy di Balai Kota Surakarta, Selasa (2/4/2019).

Politisi PDIP itu pun mengaku tidak takut dengan pengawasan dari KPK. Dia merasa tidak pernah melakukan jual beli jabatan.

"Tidak takut. Solo bebas jual beli jabatan kok. Tidak hanya itu, Solo bebas setoran dari siapa pun," katanya.

Menurutnya, Pemkot Surakarta selalu menggunakan tes untuk menguji jajarannya. Hal itu dilakukan di seluruh dinas.

Baca juga: 80% Penindakan KPK Berupa Kasus Suap di Bidang Perizinan

"Dari zaman dahulu sampai sekarang, Solo pakai seleksi, hasilnya kadaluwarsa tiga tahun. Mulai kepala sekolah sampai sekda," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Basaria memperingatkan 35 Bupati/ Wali Kota di Jawa Tengah untuk tidak menyelewengkan anggaran. Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) disebut sudah memantau semua kepala daerah.

Baca juga: KPK Sedang Beri Penanganan untuk Bidang Pendidikan di Jateng, Soal Apa?

Basaria menjelaskan program tim Korsupgah KPK fokus pada delapan aspek yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

"Masalah ASN, kenapa jadi perhatian KPK, yang namanya jual beli itu masih ada mulai rekrutmen sampai duduk jabatan," ujar Basaria di Gumaya Tower Hotel Semarang, Senin (1/4). (bai/sip)