.webp)
"Kalau terjadi ditemukan bukti kecurangan, itu pasti kami tidak akan menerima. Karena kecurangan itu pidana. Kami tidak akan menerima dan kami tidak akan tolerir. Kalau people power saya kira itu kan sah juga, rakyat punya kuasa untuk menunjukkan ketidakpuasan rakyat," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).
Hashim menuturkan pihaknya sudah berusaha menyampaikan ke KPU soal adanya temuan DPT bermasalah. Jika masih ada kecurangan, pihaknya akan mengajukan gugatan dan melapor ke lembaga peradilan di tingkat nasional maupun internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau curang, ada kecurangan yang tidak ditangani dengan baik, ya kita lapor ke semua pihak ya. PBB, United Nations Security Council, Court of Human Rights, dan sebagainya. Semua pihak yang sah," imbuhnya.
Hashim juga mengingatkan bahwa potensi kecurangan tidak hanya ada dalam pemilu di Indonesia. Ia mencontohkan adanya kecurangan yang dilakukan petahana dalam pemilu di Thailand.
"Dan saya mau ingatkan ya bahwa kecurangan-kecurangan itu di mana-mana terjadi ya. Di Thailand, hampir beberapa LSM-LSM itu semua mempersoalkan keabsahan pemilu Thailand yang dilakukan oleh petahana di sana, di Thailand. Dan ada juga tempat-tempat lain yang di mana dipersoalkan ya," jelas adik kandung Prabowo ini.
Baca juga: BPN Datangi KPU Bahas Masalah DPT |
Sebelumnya, Amien mendesak agar permasalahan DPT segera dituntaskan. Jika tidak, Amien menganggap Pilpres 2019 adalah pilpres bohong-bohongan.
"Nah kalau ini sampai hari H tidak diubah, kalau saya lho ya, saya punya hak untuk bersuara, bahwa ini adalah Pilpres bohong-bohongan. Saya mungkin akan dicerca, tapi inilah my deep opinion, deep faith, deep position, bahwa ini jelas kita nggak akan bisa mentolerir kalau terus begini," tutur Amien.
Simak Juga 'Laporkan Temuan Janggal 17,5 Juta DPT, BPN: Ada Data yang Salah':
(azr/dkp)
