Haris Azhar: Ada Saksi-saksi yang Dukung Kesaksian AKP Sulman Aziz

Jakarta - Direktur Lokataru mengatakan siap mendampingi eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz ke Ombudsman terkait dugaan perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Haris mengatakan Sulman siap menyodorkan bukti-bukti ke Ombudsman.

"Jadi. insyaallah. Secara informal sudah disampaikan. Tinggal secara formalnya saja, besok mungkin. (Bukti-bukti) Sudah (siap), termasuk kita punya bukti Kompolnas itu tidak peduli," kata Haris saat dihubungi, Senin (1/4/2019).

"(Bukti lain) Saksi-saksi banyak, terus laporan tertulis ada," sambungnya.

Baca juga: Bawaslu Imbau Anggota Polri Ikuti Edaran Kapolri soal Netralitas di Pilpres

Haris mengatakan keputusan melapor ke Ombudsman karena masalah ini dianggap tak bisa diselesaikan di institusi Polri baik lewat Polda Jawa Barat maupun Divpropam Polri.

"Nggak bisa mereka yang meriksa. Orang institusional, kita curiganya. Kalau mau fair, kasih ke Ombudsman," tuturnya.

Dia mengatakan saat ini AKP Sulman sudah kembali ke Garut, Jawa Barat. Pagi tadi pun, lanjutnya, Sulman sudah ke Polda Jabar untuk bekerja.

Baca juga: Kapolsek di Garut: AKP Sulman Aziz itu Ngarang, Sakit Hati karena Mutasi

Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna sendiri mengaku sama sekali tak meminta kapolsek di wilayahnya untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Budi mengatakan mengumpulkan kapolsek dalam rangka membahas peta konflik di Garut. Budi sendiri menduga Sulman menudingnya karena kesal.

Terkait hal ini, Haris mengatakan bisa jadi Sulman mengungkap 'arahan' Budi karena kesal atasannya tak memahami UU. Haris mengatakan undang-undang melarang polisi berpolitik.

"Sudah lah, jangan banyak ngomong kapolres. Dia yang lagi masalah, panjangan masalah kan ada di dia. Nggak mungkin mau mengaku dia," kata dia.

Baca juga: Eks Kapolsek Ngaku Diperintah Dukung 01, Jokowi: Laporkan Saja ke Saya

"Ya kesal sama dia (kapolres). Karena ada kapolres yang tidak cerdas memahami UU, hanya memakan perintah atasan. Aturan hukumnya apa? Bahwa polisi tidak boleh bermain politik. Kok dia makan mentah-mentah untuk mobilisasi salah satu paslon? Itu kan ngawur. Kapolres kaya gitu mestinya jadi pramuka saja," sambung Haris. (jbr/fjp)