.webp)
Luhut mengaku saat ini berita fitnah dan hoaks yang ditujukan kepada pemerintah merupakan serangan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Berbagai program yang diluncurkan pemerintah merupakan bentuk kepedulian pemerintah menciptakan kesejahteraan rakyat.
"Saya mohon untuk tidak percaya hoaks dan fitnah yang saat ini berkembang. Percayalah pemerintah tidak akan pernah membohongi rakyatnya. Program-program itu sudah berjalan dan sudah dinikmati, bukan lagi wacana," ujarnya di depan ratusan para nelayan, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi, Jumat (29/3/2019).
Salah satu contoh program untuk kesejahteraan rakyat adalah dana desa. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran langsung dari Desa sejak tahun 2015 hingga hampir Rp 300 triliun. Ini merupakan instruksi presiden Joko Widodo, agar pembangunan merata dan menyentuh langsung ke lapisan masyarakat paling bawah.
"Dana desa ini dipuji oleh dunia. Ini sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya infrastruktur yang besar-besar saja. Tapi juga pembangunan infrastruktur di Desa. Sudah ada 74. 190 desa mendapatkan rata-rata Rp 1 miliar. Dan hampir Rp 300 triliun sudah disalurkan. Agar perputaran uang juga ada di Desa, pembangunan juga dilakukan di Desa," tambahnya.
Luhut mengatakan, tak hanya itu, pemerintah juga bakal mengeluarkan kartu pintar untuk pendidikan anak-anak Indonesia agar bisa sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Rencana munculnya kartu pintar ini, kata Luhut, sebagai keprihatinan presiden Jokowi yang kesulitan pembiayaan dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
"Bapak ibu jangan merasa cemas dengan anakmu harus didorong sekolah doakan program ini bisa jalan. Ini muncul karena keprihatinan saat presiden bercerita pengalamannya kesulitan melanjutkan pendidikan. Kartu pintar untuk agar rakyat bisa sekolah hingga kuliah. Kartu akan diberikan kepada masyarakat yang niat sekolah tinggi hingga keluar negeri anda tidak akan bisa bayangkan," tambahnya.
Luhut juga menyinggung adanya hoaks dan fitnah kepada pemerintah terkait dengan tenaga kerja asing (TKA) yang menguasai seluruh lini di Indonesia. Luhut membantah hal tersebut.
"Jangan percaya tenaga asing menguasai Indonesia. Saya belum gila, asing tidak mungkin menguasai Indonesia. Saya kopassus lama, saya tidak mungkin mengkhianati negara. Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mengurangi pekerja asing. Dan saat ini hanya 0,07 persen pekerja asing di Indonesia," tegasnya.
Terakhir, Luhut menyinggung tentang perbedaan pilihan dalam pemilu April mendatang. Dirinya meminta kepada masyarakat untuk menghargai perbedaan dalam pilihan politik.
"Kita supaya kompak, satu minuman teh satu minum kopi tidak boleh berkelahi. Jika pilih 01 boleh pilih 02 boleh. Tapi jangan percaya dari berita hoaks dan fitnah. Saya tidak rela jika ada salah satu yang menang karena hoaks dan fitnah untuk memecah belah rakyat," pungkasnya. (iwd/iwd)
