Fahri Hamzah Nilai Elektabilitas Jokowi 'Berantakan' Usai OTT Bowo Sidik

Amplop dalam kardus, barang bukti yang disita KPK dari sebuah kantor terkait OTT anggota DPR RI Komisi VI Bowo Sidik Pangarso (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai elektabilitas capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin 'berantakan' setelah anggota DPR Komisi VI Bowo Sidik Pangarso terkena OTT KPK. Menurutnya, peristiwa ini membuat masyarakat marah karena menganggap uang rakyat dipakai untuk politik uang.

"Ini berantakan kan masyarakat. Sederhana saja mikir-nya, 'Oh begini ternyata duit kita dipakai untuk money politics'. Rakyat langsung marah ngeliat begini kejadian," kata Fahri di kompleks DPR, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Fahri lalu menyoroti amplop-amplop serangan fajar yang tidak ditunjukkan bagian dalamnya oleh KPK. Menurut Fahri, ada rumor yang mengatakan di dalam amplop tersebut terdapat gambar paslon tertentu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kan tadi malam rumornya kenapa amplop itu tidak dibuka, amplop itu katanya ada nama calon tertentu, ada gambar calon tertentu. Itu jadi masalah. Pokoknya kalau nggak transparan, akan repot," kata Fahri.

Fahri juga menyoroti kinerja BUMN dan menghubungkan dengan polemik Menteri BUMN Rini Soemarno yang ditolak ke DPR pascarekomendasi Pansus Angket Pelindo II. Fahri menyebut Jokowi tidak segera menindaklanjuti rekomendasi pencopotan Rini, tetapi malah membiarkan Menteri BUMN tak datang ke DPR sehingga pengawasan terhadap BUMN tidak maksimal.

"Seharusnya melalui Pansus Pelindo II rekomendasi di paripurna Pak Jokowi itu harus mengganti Menteri BUMN. Tapi alih-alih mengganti, eh malah Pak Jokowi membiarkan Menteri BUMN tidak datang ke DPR karena perintah dari paripurna. Akhirnya ada satu kementerian dari banyak kementerian itu yang tidak diawasi," ungkap Fahri.

"Itu yang saya bilang. Karena tidak diawasi, akhirnya pejabat-pejabat itu punya masalah. Bayangkan Pansus Pelindo itu kan sekitar 2016 awal, sudah hampir 3 tahun tidak diawasi dan itu yang terjadi sekarang," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bowo telah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti. Total dugaan suap yang diterima Bowo berjumlah Rp 1,6 miliar dari tujuh kali pemberian.

KPK menduga suap diberikan agar Bowo, yang duduk di Komisi VI DPR RI, mengupayakan dibuatnya perjanjian kembali antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Perjanjian itu terkait penggunaan kapal PT HTK oleh PT Pilog untuk distribusi pupuk. Selain Bowo dan Asty, KPK menetapkan seorang bernama Indung sebagai tersangka.

Bukan sekadar dugaan suap sekitar Rp 1,6 miliar dari Asty, KPK juga menduga Bowo menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain. Nah, total duit sekitar Rp 8 miliar ini kemudian diamankan KPK saat melakukan OTT terhadap Bowo dan pihak lainnya.

Uang itu diduga sudah ditukarkan ke pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu serta dimasukkan ke dalam 400 ribu amplop. Duit dalam ratusan ribu amplop itulah yang diduga KPK bakal digunakan sebagai serangan fajar. (yld/jbr)