57 Anggota DPRD DKI Lapor LKHPN Setelah Didampingi KPK

Jakarta - Sedikitnya 57 anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Anggota Dewan akan didampingi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pelaporannya.

"Data yang ada tanggal 27 (Maret), 37 Dewan (lapor). Tanggal 28 (Maret) ada 20 orang. Jadi jumlah 57 anggota, ditambah dengan sebelumnya 9 anggota," kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi saat dihubungi, Jumat (29/3/2019).

Dengan penambahan itu, anggota Dewan yang sudah melaporkan LHKPN menjadi 66 orang. Sementara itu, jumlah keseluruhan ada 144 anggota Dewan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KPK melakukan pendampingan kepada anggota Dewan untuk melaporkan e-LHKPN sampai 31 Maret 2019. Setelah itu, anggota Dewan harus ke KPK untuk mendapat pendampingan. "Kami lihat nih dari KPK kan sibuk urus daerah lain. Kemarin kalau lewat 31 (Maret) mereka nggak ada lagi di situ (DPRD), maka dipersilakan ke KPK," kata Yuliadi.

[Gambas:Video 20detik]

KPK sebelumnya mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta untuk membantu para legislator melaporkan harta kekayaan. Upaya jemput bola itu dilakukan KPK karena tingkat kepatuhan LHKPN DPRD DKI masih rendah.

"Kedatangan KPK ke DPRD DKI ini merupakan salah satu bentuk upaya lebih aktif atau jemput bola untuk membantu para penyelenggara negara melaporkan kekayaannya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (27/3).

Sebelum mendatangi DPRD, KPK telah menerima surat permohonan pendampingan dari DPRD. Surat itu ditandatangani Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi pada Senin (25/3).

"Di surat tersebut, ditulis permintaan agar KPK melakukan pendampingan pengisian LHKPN terhadap pimpinan dan anggota DPRD DKI. Hal ini berangkat dari rendahnya data pelaporan LHKPN di DPRD DKI tahun lalu, yaitu nol persen," kata Febri.

Simak Juga "Tidak Lapor LHKPN Jadi Pelanggaran Etika":

[Gambas:Video 20detik]

(aik/aan)