Komodo Dijual Rp 500 Juta, Pemprov NTT Salahkan Balai Nasional

Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menilai Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) lemah dalam mengawasi kawasan Taman Nasional Komodo. Hal itu terbukti adanya kasus pencurian komodo yang dibongkar Polda Jatim kemarin.

"Kasus pencurian bayi Komodo adalah salah satu kasus yang membuktikan bahwa BTNK lemah dalam pengawasan di kawasan TNK," kata Karo Humas Pemprov NTT Marius A Jelamu kepada wartawan di Kupang, yang dilansir Antara, Kamis (28/3/2019).

Hal ini disampaikannya berkaitan pembongkaran kasus pencurian bayi Komodo yang berasal dari kawasan Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Komodo Dijual Rp 500 Juta, Gubernur NTT Miris dan Marah!

Menurut dia, sudah banyak kasus yang berkaitan dengan eksploitasi di kawasan taman nasional Komodo, seperti perburuan rusa, pemboman ikan, eksploitasi untuk kepentingan shooting, serta yang terakhir adalah pencurian 41 ekor bayi Komodo.

Pemprov NTT sendiri kata Marius bertanya-tanya sejauh mana pihak BTNK melibatkan masyarakat di kawasan TNK untuk ikut terlibat dalam menjaga kawasan itu.

"Memang Taman Nasional Komodo itu sangat luas, yakni mencapai puluhan ribu hektar namun tetapi dengan kontrol pengawasan yang baik tentu kawasan luas itu tidak bisa dipakai untuk berbagai tindakan kejahatan," tutur dia.

Baca juga: Gubernur Viktor Ancam Tutup Hotel Sotis Kupang, Apa Alasannya?

Pihaknya juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secepatnya memberikan TNK untuk dikelola secara penuh oleh Pemprov NTT sehingga berbagai kasus yang sudah terjadi tidak lagi terjadi.

Sebelumnya Polda Jatim menangkap sindikat penyelundupan hewan-hewan langka termasuk komodo yang dijual hingga ke luar negeri. Diketahui, seekor komodo bisa dijual hingga Rp 500 juta. Namun ternyata pelaku membeli komodo dari sejumlah oknum hanya seharga Rp 6 juta hingga Rp 8 juta.



Tonton juga video TN Komodo Rencananya Bakal Ditutup, Apa Kata Warga?:

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/tor)