Bahas Krisis Rakhine State, Utusan Sekjen PBB Temui Menlu Retno

Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menerima utusan Sekjen PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener membahas krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State. Retno dan Christine membahas perkembangan yang telah tercapai di Rakhine State.

"Ini menunjukkan pengakuan PBB terhadap peran Indonesia dan kontribusi Indonesia dalam konteks membantu penyelesaian isu di Rakhine State. Pada pagi tadi, pertemuan membahas berbagai perkembangan yang telah tercapai di Rakhine State, khususnya terkait dengan repatriasi para pengungsi. Beberapa isu yang menjadi perhatian, yang menjadi pembahasan termasuk kunjungan tim AHA center yang telah dilakukan beberapa minggu yang lalu mengenai permasalahan three elementary ressourcement," kata Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir, di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Baca juga: Didakwa Makar, Pemimpin Etnis Rakhine Divonis Penjara 20 Tahun di Myanmar

Pria yang akrab disapa Tata itu juga menyebut pertemuan tersebut membahas upaya kerja sama untuk memastikan repatriasi bisa dilakukan secara sukarela, secara aman dan secara bermartabat. Tata mengatakan, PBB mengapresiasi peran Indonesia dalam penanganan di Rakhine State.

Lebih lanjut, pertemuan Retno dan utusan PBB membahas kunjungan RI ke New York pada 2 dan 4 April mendatang. Kunjungan Retno ke AS itu membahas tindak lanjut dari inisiatif global mengenai pengurangan senjata pemusnah massal.

"Mengenai kegiatan yang di DK PBB yaitu mengenai non-proliferation treaty ahead 2020. Ini merupakan pertemuan yang akan membahas tindak lanjut dari inisiatif global mengenai pengurangan senjata pemusnah massal serta penguatan instrumen senjata," kata Tata.

"Yang kedua, masih dalam kerangka pertemuan dalam konteks DK PBB adalah mengenai pertemuan align of multilateralism. Ini pertemuan yang diselenggarakan oleh Perancis dan juga Jerman. Mengingat bahwa Perancis merupakan presiden DK PBB untuk bulan Maret dan pada bulan April Jerman akan menjadi presiden DK PBB. jadi, ini merupakan joint event makanya dilaksanakan di awal bulan," sambungnya.

Baca juga: Di Forum OKI, Menlu Retno Tegaskan Urusan Palestina Belum Selesai

Tata menambahkan, Retno juga akan melakukan pertemuan di forum PBB untuk membahas masalah di Palestina. Dalam pertemuan itu, kata Tata, pemerintah RI akan kembali mendorong dan memberikan dukungan politik dalam pembahasan isu Palestina.

"Di sini adalah pertemuan UN Forum on the Question of Palestine dengan tema the treat of de facto annexation - What's next for Palestine? Ini merupakan suatu komitmen Indonesia untuk terus membawa, mendukung perjuangan Palestina baik dari aspek politiknya maupun secara langsung memberikan dukungan upaya mempersiapkan mereka dalam menjalankan kemerdekaannya. Dalam konteks ini, pertemuan ini adalah kembali mengingat komitmen Indonesia untuk terus mendorong dan memberikan dukungan politik dalam pembahasan isu-isu palestina," kata Tata.



Simak juga video Bendera PPP dan PBB Berkibar di Kampanye Paslon 02:

[Gambas:Video 20detik]

(idn/hri)