"Ada yang bilang di belakang kami HTI, radikalisme. Jadi orang-orang kubu Pak Jokowi sibuk memproduksi hoax, menuduh kami Islam radikal, akan mendirikan negara khilafah. Padahal Pak Prabowo ini umur 18 tahun sudah menandatangani kontrak politik dengan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI, Pancasila dan Undang-undang Dasar '45," kata Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada detikcom, Kamis (28/3/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan sampaikan, mengurangi radikalisme itu harus dilakukan secara holistik, komperhensif. Tidak cukup dengan bilang 'eh ini kita perangi radikalisme dengan pemahaman', nggak cukup. Faktor ekonominya juga harus dipehatikan," tutur Andre.
BPN menilai penyebab paham radikal berkembang karena eknonomi Indonesia lemah. Akhirnya, warga yang ekonominya lemah bakal mencari pelarian.
"Rata-rata orang gampang terpengaruh itu karena ekonominya lemah. Mereka butuh pelarian. Nah, itu yang akan kami ajak," ucap dia.
Soal isu pemerintahan, Andre mengungkapkan Prabowo juga mengaitkan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) dengan kesejahteraan. Menurut BPN, reformasi birokrasi sulit terwujud bila ASN tak merasa sejahtera.
"Nanti Pak Prabowo, saat dia sebagai pemimpin, juga akan memperhatikan semua aparatur negara harus sejahtera dulu. Anda ingin ajak orang berlari, anda ingin mengajak orang bekerja, tentu kesejahteraannya harus diperhatikan sehingga mereka benar-benar fokus bekerja. Jadi ASN akan sejahtera bersama Pak Prabowo. Tidak bisa kita bicara reformasi birokrasi kalau kesejahteraan ASN tidak terpenuhi," tutup Andre.
Saksikan juga video 'TKN Jokowi Usul Bahas Deradikalisasi di Debat Keempat':
(aud/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini