Temuan KPK di Kepri: 19 Kendaraan Dikuasai Eks Pejabat

Jakarta - Tim KPK tengah 'bersafari' di Kepulauan Riau (Kepri) untuk memonitor tata kelola pemerintah daerah. Namun tim KPK malah menemukan adanya 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ternyata tidak pernah diaudit sejak 6 tahun lalu tetapi selalu mendapatkan penyertaan modal.

"Ditemukan dari 3 BUMD yang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan laporan keuangan tidak teraudit sejak 2013, namun pemerintah daerah masih melakukan penyertaan modal," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Datangi Pemprov Kepri, KPK Soroti Rendahnya Kepatuhan LHKPN

Temuan itu didapatkan KPK setelah melakukan rapat koordinasi di kantor Gubernur Kepulauan Riau bersama jajaran bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD setempat. Selain soal BUMD tersebut, KPK juga menemukan adanya 27 kendaraan yang dipinjam-pakai ke yayasan dan LSM.

"Serta 19 (kendaraan) masih dikuasai oleh eks pejabat yang menurut peraturan tidak diperbolehkan," ujar Febri.s

Selain itu KPK juga menemukan adanya aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Dari total 10,96 juta meter persegi asel tanah pemerintah daerah, baru 5,1 juta meter persegi yang sudah bersertifikat.

"Untuk penyelesaian hal ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan kerja sama dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepri dengan target penyelesaian tahun 2020," ucap Febri.

Baca juga: KPK soal Mobil Dinas Rp 1,9 M Bupati Pandeglang: Harus Sesuai Aturan

KPK pun mendorong adanya kajian efisiensi BUMN bagi Pemprov Kepri serta menyusun target penyelesaiannya. Selain itu KPK meminta Pemprov Kepri menarik aset-aset daerah yang dikuasai pihak tertentu.

"KPK akan terus memonitor rekomendasi yang disampaikan tersebut dan kami juga mengajak masyarakat, termasuk kampus dan media di Kepri untuk terlibat dalam upaya perbaikan ini," ujar Febri.

(dhn/fdn)