.webp)
"Belum (ada analisis). Syaratnya kan belum mencukupi, belum diregister," kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja kepada detikcom, Jumat (22/3/2019).
Rahmat mengatakan pelapor diberi tiga hari untuk melengkapi berkas. Dia mengatakan tenggat terakhir pelaporan adalah besok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Ma'ruf dilaporkan anggota APP Wahid Hasyim ke Bawaslu RI. Pelapor menilai cawapres nomor urut 01 itu tidak mengampanyekan anti-hoaks karena tidak menegur penceramah dalam sebuah acara. Ma'ruf dilaporkan dengan Pasal 280 ayat 1 huruf c dan d juncto Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Ya kan ungkapan itu belum tentu ada kebenarannya. Kenapa mesti kalau berarti itu kan ada tuduhan kepada 02 ketika 02 akan memenangkan pemilihan ini berarti itu artinya tidak akan ada lagi zikir dan tahlil di Istana. Memang dalam hal ini diucapkan oleh seorang ustaz dalam ceramah itu dan dihadiri KH Ma'ruf Amin. Sebagai cawapres, kenapa melakukan pembiaran. Yang kami sesalkan itu," kata kuasa hukum Wahid Hasyim, Papang Sapari, di Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).
Ma'ruf sendiri sudah menanggapi pelaporan tersebut. Dia menilai pelaporan itu tidak tepat dan tidak berdasar.
"Menurut saya, ya, itu tidak tepat kalau dianggap melanggar kan bukan di tempat terbuka, belum mengajak orang," kata Ma'ruf di Samarinda seperti dalam keterangan tertulis, Jumat (22/3).
Ma'ruf dilaporkan atas dasar video yang beredar saat seorang penceramah mengutarakan kekhawatirannya jika Ma'ruf kalah pada Pilpres 2019. Dia resah, apabila Ma'ruf kalah, NU dan Hari Santri tinggal kenangan.
Bahkan ulama itu juga khawatir tidak akan ada lagi acara zikir di Istana jika cawapres nomor urut 01 itu kalah. Ma'ruf Amin hadir dalam pertemuan antarulama tersebut.
Tonton juga video Jelang Pemilu, KPK Ajak Masyarakat Pilih Calon yang Jujur:
(fdu/rna)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
